JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku tidak bisa menilai belum dibentuknya tim gabungan pencari fakta (TGPF) kerusuhan 22 Mei oleh pemerintah. Menurut dia, pihak istana lah yang bisa menjawab hal tersebut.

Meski demikian, dia juga tak mau terlalu jauh terlibat dengan usulan
TGPF oleh DPR. Berbeda halnya jika TGPF tersebut diusulkan oleh pemerintah, Komnas HAM bersedia menjadi tim bila ditunjuk langsung oleh presiden.

"Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, seperti 98 atau kasus Munir, TGPF itu dibentuk presiden. Kalau presiden menunjuk Komnas HAM, ya iya. Tapi kan diputuskan pemimpin negara. Sementara kami nggak mau berandai-andai soal itu. Kami kerja saja dengan tim yang sudah ada dan prosedur yang kita miliki," kata Taufan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Dirinya tidak mengetahui kenapa pemerintah sampai saat ini belum membentuk TGPF untuk mencari fakta-fakta di balik kerusuhan 22 Mei itu.

"Ya saya susah menilainya. Silakan anda bertanya ke istana apa argumen yang sekarang dimiliki, kenapa masih belum pada sampai keputusan itu. Kami tidak mau mencampuri itu," kata ia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sendiri telah membentuk tim khusus untuk mengusut peristiwa tersebut. Tim khusus telah bekerja sejak kerusuhan terjadi pada 21 Mei lalu.

Ia mengatakan pembentukan tim khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

"Kerja saja dengan mandat yang kita miliki, tim yang kita miliki, koordinasi terus dengan Polri. Kami juga koordinasi dengan NGO. Bahkan ada juga kesepakatan dengan AJI tapi saya bilang diberikan resmi pengaduan itu agar kita bisa follow up," ucapnya.(plt)