JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menyelenggarakan Halal Bi Halal Kebangsaan dengan mengundang sejumlah pimpinan ormas dan tokoh masyarakat di Jakarta, Selasa (9/7/2019)
Hadir pada kesempatan ini jajaran pimpinan PKS, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Presiden PKS Sohibul Iman yang memberikan arahan dan sambutan, beserta jajaran DPTP PKS serta seluruh Anggota DPR Fraksi PKS beserta staf.
Sementara dari ormas terundang pimpinan/pengurus NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Dewan Dakwah, Persis, PUI, Al Wasliyah, Assyafiiyah, dan lain-lain.
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan acara ini diselenggarakan dalam rangka mengokohkan silaturahim Fraksi PKS dengan ormas dan tokoh masyarakat.
Tujuannya, untuk mendengar nasihat sekaligus menegaskan komitmen Fraksi PKS dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dan umat.
"Halal bi Halal ini tradisi yang baik di Indonesia. Tujuannya untuk mengokohkan silaturahim Fraksi PKS dengan komponen bangsa. Bagi Fraksi PKS DPR ini penting karena mandat Fraksi PKS datang dari rakyat dan umat sehingga kepeda mereka lah PKS akan berpihak dan berkhidmat," katanya.
Pada kesempatan ini, Jazuli Juwaini mewakili keluarga besar Fraksi PKS mengucapkan syukur dan terima kasih atas kenaikan suara elektoral dan kursi PKS di DPR pada Pemilu 2019. Hal ini menunjukkan peningkatan dukungan dan kepercayaan rakyat dan umat kepada PKS.
"Kami bersyukur dengan berkah kenaikan suara dan kursi PKS pada Pemilu 2019 ini. Pada saat yang sama kami menyadari ini adalah satu amanah dan tanggung jawab yang berat. Insya Allah, kami akan jaga amanah itu dengan menegaskan keberpihakan Fraksi PKS kepada rakyat dan umat," tegas Jazuli.
Untuk itu, lanjut Anggota Komisi I ini, Fraksi PKS DPR ingin membangun konsolidasi yang kuat dengan rakyat dan umat. Caranya, dengan menjadikan DPR sebagai kekuatan kontrol dan penyeimbang check and balances yang kuat dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.
"Kita akan perjuangkan kebijakan yang menyejahterakan dan mengangkat harkat/martabat rakyat. Sebaliknya kita tolak semua kebijakan penerintah yang jelas-jelas merugikan rakyat, memarginalkan kelompok ekonomi lemah, dan menyengsarakan rakyat kecil. Saya kira inilah posisi kami di DPR," imbuhnya.(plt)
