JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Para rektor lokal yang memimpin di sejumlah perguruan tinggi (PT) Tanah Air sebaiknya kembali diberdayakan untuk meningkatkan kapasitas kampus agar masuk kelas dunia.
Saat ini, baru tiga PT di Indonesia yang masuk peringkat dunia, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).Pemberdayaan para rektor lokal lebih populis daripada harus mengimpor rektor asing.
Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Poernomo mengatakan, sejauh ini Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) belum berkomunikasi dengan Komisi X DPR RI soal impor rektor asing.Tak ada notulensi atau catatan persetujuan dari Komisi X RI.
"Kalau kebijakan mengimpor rektor asing hanya untuk mencapai target 2024 menjadi 5 perguruan tinggi, mengapa kita tidak membuat mapping sendiri dan memberdayakan rektor-rektor Indonesia yang sudah mampu perguruan tingginya masuk peringkat dunia," kata Marlinda di Jakarta, Jumat (9/8/2019).
"Beri kesempatan bagi para rektor tersebut dengan anggaran yang memadai untuk melakukan assessment dan memberdayakan perguruan tinggi yang ditargetkan pemerintah," tambahnya.
Menurut politisi Partai Golkar itu, Indonesia mampu meningkatkan kapasitas PT dengan melakukan evaluasi sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berbadan hukum dan dibebani target menjadi world class university.
Pemerintah harus melihat apakah anggaran dan fasilitas sarpras standar internasionalnya selama ini sudah terpenuhi atau belum.Bukan justru dengan menempatkan rektor asing di PT dalam negeri. Ini bukan hanya persoalan individu rektor.
"Kita punya rektor di Indonesia yang berprestasi dan mampu PTN-nya masuk peringkat dunia. Mengapa tidak kita hargai dan kita manfaatkan dengan baik? Bila indikator program dalam renstra belum tercapai, kita evaluasi bersama mengapa jumlah perguruan tinggi yang masuk peringkat dunia tidak beranjak dari 3 PT?" Ujarnya.
"Tetapi jalan keluarnya tidak harus mencari rektor asing. Kita berdayakan potensi para rektor Indonesia yang telah mampu mencapai target peringkat dunia," tuturnya.
Legislator dapil Jawa Tengah X ini memaparkan, akar masalah yang menghambat pencapaian peringkat dunia PTN di Indonesia salah satunya adalah dilema birokratisasi.
Dalam UU Dikti sudah ada otonomi akademik PTN. Tetapi PTN masih banyak dibebani dengan aturan-aturan yang menghambat inovasi dan keberanian untuk melakukan reformasi.
"Di PTN politicking sangat kental dalam pemilihan rektor, dekan, dan lain-lain. Idealnya tidak melihat dari merit system," ucapnya.
Akar masalah lainnya adalah soal anggaran dan pendapatan PTN-BH yang diharapkan mampu generate income lewat kerja sama industri. Pada kenyataanya masih banyak generate income dari SPP mahasiswa. Porsi terbesar income masih dari mahasiswa.
PTN-BH juga belum mampu mengembangkan bisnis. Baru UI yang berhasil merekrut tenaga profesional non dosen untuk mengembangkan usaha. Selain itu, masih adanya akar masalah yang membelit, yaitu pendapatan dosen rendah dan standar PT belum maksimal.
"Menurut saya, buat road map yang jelas untuk 5 tahun ke depan, berapa PT yang ditargetkan dan didukung anggaran serta kebijakan. Insya Allah Indonesia mampu memperdayakan kekuatan bangsa sendiri. Bukan karena anti-asing, tapi rektor bukan satu-satunya komponen untuk meningkatkan peringkat dunia," paparnya. (ahm)
