Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Selasa, 27 Agu 2019 - 22:49:05 WIB
Bagikan Berita ini :

Minta Referendum, Mahasiswa Papua ke Lukas: Kami Bukan Manusia, Kami Monyet

tscom_news_photo_1566923862.jpg
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan meminta wartawan mundur saat rombongan Gubernur Papua mengunjungi asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/8/2019). (Sumber foto : Ist)

SURABAYA (TEROPONGSENAYAN) --Rombongan Gubernur Papua, Lukas Enembeke Asrama Mahasiswa Papua(AMP) di Jalan Kalasan Surabaya mendapat penolakan dari mahasiswa, Selasa (28/7/2019).

Dalam kesempatan ini, Lukasdidampingi Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indarparawansah dan Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan.

Namun kedatangan mereka ditolak dan tidak bisa menemui para mahasiswa.

Sama seperti yang tertulis di kertas di pintu gerbang, mahasiswa menolak siapapun yang ingin masuk ke asrama.

Dari dalam asrama justru terdengar teriakan-teriakan para mahasiswa.

"Siapa kita, monyet. Siapa kita, monyet. Kami bukan manusia, kami monyet," teriak para mahasiswa, dari dalam asrama.

Lukas, Khofifah, dan Luki juga sempat turun dari mobil. Namu, tiba-tiba sesuatu benda yang mengeluarkan asap sempat dilemparkan dan hampir mengenai Khofifah. Melihat itu, protokol menarik Khofifah masuk ke mobil.

Gubernur Lukas masih berusaha membujuk para mahasiswa,namun tak juga berhasil. Luki kemudian menarik mengajak Lukas untuk masuk ke mobil.

Sementara dari dalam asrama masih terus terdengar teriakan dan juga kata-kata makian.

"Papua merdeka, Papua merdeka," ujar mahasiswa.

Selain itu, di lokasi juga dibentangkan spanduk di pagar asrama bertuliskan "Referendum is Solution dan Garuda Lepas", yang ditulis dengan tinta merah.

Kepada wartawan, Lukas mengatakan, pihaknya telah melaporkan situasi ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itu (referendum) kan yang selama ini kami terima di mana-mana, saya sudah laporkan ke Pak Jokowi. Referendumini kan ranah negara," kata Lukas saat konferensi pers di Hotel Grand Dafam, Surabaya, Selasa (28/7/2019).

Tak hanya itu, Lukas juga menambahkan referendum ini bukan ranah kepala daerah. Namun sudah menjadi urusan negara.

"Referendum ini adalah negara. Negara yang memutuskan itu. Referendumbukan saya, itu urusan negara," pungkas Lukas. (Alf)

tag: #kabupaten-puncak-papua  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement