JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menutup wilayah udara Pakistan ke India. Khan juga disebut ingin menutup jalur perdagangan darat dengan Afghanistan.
Pakistan membuka kembali wilayah udaranya ke India pada pertengahan Juli, setelah sempat menutupnya pada Februari pasca terjadi serangan ke wilayah Kashmir yang dikuasai India, yang menyebabkan bentrokan antara negara bertetangga itu.
Menteri Sains dan Teknologi Pakistan, Fawad Chaudhry melalui akun Twitternya mengatakan, Khan sedang berdebat apakah akan menutup wilayah udara ke India dan rute daratnya ke Afghanistan.
"Formalitas hukum untuk keputusan ini sedang dipertimbangkan. Narendra Modi sudah mulai, kita akan selesai!" kata Chaudhry dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik, Rabu (28/8/2019).
Penutupan wilayah udara biasanya akan berdampak pada industri penerbangan sipil. Penuturpan wilayah udara akan memaksa pesawat komersil berbelok ke jalan memutar yang memakan biaya jutaan dolar.
Pemerintah RI Diminta Tekan India di PBB
Diketahui, sebelumnya, Pemerintah Pakistanmelobi Indonesia, China, dan Polandia untuk ikut mengecam India soal keputusannya mencabut status daerah istimewa Kashmir.Pakistan ingin ketiga negara itu menekan Indiadi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, mengatakan, pihaknya mendekati Indonesia dan Polandia yang kini menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk mendukung Islamabad membawa isu Kashmir ke dewan tersebut.
Selain Indonesia dan Polandia, Qureshi menuturkan Pakistan juga membutuhkan bantuan China sebagai anggota tetap DK PBB terkait hal ini.
"Saya telah bertukar pikiran dengan China bahwa pemerintah Pakistan akan membawa isu ini ke DK PBB. Kami akan membutuhkan bantuan China di sana," papar Qureshi seperti dikutipReuters.
Qureshi mengklaim China telah mendukung penuh Pakistan terkait hal ini.
Hubungan Pakistan dan India kembali memanas setelah New Delhi mencabut status istimewa Kashmir. Wilayah itu menjadi sengketa kedua negara selama beberapa dekade terakhir.
Status istimewa yang telah diterapkan selama tujuh dekade itu memberikan kewenangan pemerintah otonomi Kashmir untuk membuat aturan hukum secara mandiri. Namun, Perdana Menteri Narendra Modi memutuskan mencabut status itu setelah bentrok kembali pecah di perbatasan India-Pakistan di Kashmir, hingga menewaskan beberapa korban jiwa akhir Juli lalu.
India bahkan menetapkan jam malam dan membatasi pergerakan warga di Kashmir. Akses internet dan telepon juga dibatasi di wilayah itu.
Pakistan mengecam pencabutan status otonomi Kashmir tersebut. Islamabad bahkan mengancam akan mengusir duta besar India di Pakistan dan menarik perwakilan tertingginya di New Delhi terkait hal ini.
Pemerintahan PM Imran Khan bahkan melarang penayangan film Bollywood di bioskop-bioskop dan televisi Pakistan. Pakistan juga menyetop pelayanan kereta api menuju India.
India dan Pakistan selalu terganjal konflik di Kashmir. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir dibagi dua menjadi wilayah untuk India dan Pakistan. Kedua negara kemudian bertarung untuk memperebutkan keseluruhan wilayah Kashmir.
India dan Pakistan tercatat telah berperang sebanyak dua kali memperebutkan wilayah Kashmir, yakni pada Perang India-Pakistan pada 1947 dan pada 1999 dalam Perang Kargil. Masing-masing juga menyimpan lebih dari seratus hulu ledak nuklir. (Alf)
