JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi IV DPR RI mempertanyakan keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang kerap terjadi setiap tahun.

Hal tersebut terlihat dari alokasi anggaran untuk program pengendalian perubahan iklim di Kementerian tersebut yang dinilai sangat rendah.

"Saya menilai Kementerian LHK belum terlihat fungsinya dalam masalah kebakaran hutan. Yang muncul di publik itu hanya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," kata Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

"Terlepas dari kerja Humas KLHK yang tidak mempublikasikan segala kegiatan di Kementeriannya, yang menjadi pertanyaan di sini anggaran Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim juga masih sangat minim, yakni tidak sampai Rp 200 miliar," jelasnya.

Padahal, lanjut politisi Fraksi PKS ini, kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh perubahan iklim itu terjadi hampir setiap tahun.

Sejatinya Kementerian LHK sudah mempersiapkan atau mengantisipasinya agar tidak terjadi. Salah satunya dengan alokasi anggaran yang cukup besar agar dapat digunakan untuk menyediakan berbagai alat-alat canggih mengantisipasi terjadinya kebakaran.

Hal senada Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, ia mengatakan ditinjau dari semangatnya, Kementerian LHK serius dalam mengatasi kebakaran hutan.

Sayangnya semangat tersebut tidak didukung oleh kebijakan alokasi anggaran.

Padahal, tahun 2015 DPR RI memberikan dukungan anggaran yang lebih terhadap program pengendalian perubahan iklim. Hal ini untuk mengantisipasi secara dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

"Tahun 2015 kami dukung anggaran agar bisa dibantu alat-alat yang lebih canggih, untuk bisa diantisipasi secara dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan meskipun penanggulangannya ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sayangnya hal tersebut tidak terjadi pada pengalokasian anggaran program pengendalian perubahan iklim tahun ini," paparnya.(plt)