JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Belum lama ini Kementerian ESDM melimpahkan perijinan terkait minyak dan gas bumi (migas) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Langkah itu adalah salah besar.

Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika mengatakan, justru dengan diurus di BKPM ijinnya bakal lama dikarenakan banyak orang BKPM yang buta soal perijinan migas.

"BKPM itu kan selama ini tidak pernah menangani masalah ijin migas. Kalau tiba-tiba diserahi tugas ngurus perijinan ini bukan breakthrough tapi sebaliknya malah tersesat," katanya di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (21/05/205).

Menurutnya, peliknya masalah ijin migas ini harus disadari oleh orang-orang di BKPM. Terutama menyangkut masalah eksplorasi yang belum detil. "Jadi kalau mau memperbaiki perijinan lebih baik tidak perlu ada tender, tidak perlu ada cost recovery karena ini semua menghambat investasi masuk," katanya.

Ke depannya, Kardaya menghimbau, agar pemerintah tidak hanya memberikan pemikiran yang standar, tapi juga harus melakukan langkah yang tepat dan sesuai untuk kondisi Indonesia sekarang ini.

"Jadi bikin pemikiran yang tidak biasa, kalau sakit ya dikasih obat dan vitamin. Misalnya kita lagi DBD (Demam Berdarah), kalau tidak diinvus mati orangnya. Ini kalau tidak di breakthrough mati juga industrinya," tutup Kardaya.