Berita
Oleh Jihan Nadia pada hari Senin, 02 Des 2019 - 14:32:44 WIB
Bagikan Berita ini :

Kemendagri Dorong BUMD Sehat Sebagai Sumber PAD Pemda

tscom_news_photo_1575271964.jpg
Kapuspen Kemendagri, Bahtiar Baharuddin. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehat sehingga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikiandiungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar di Jakarta, Senin (2/12/2019).

"Salah satu sumber PAD yang diharapkan itu adalah dengan adanya BUMD, ini kita dorong terus BUMD supaya sehat, tidak malah merugikan dan membebani APBD," kata Bahtiar.

Tak hanya itu, Pemerintah Daerah (Pemda)juga diminta untuk memiliki jiwa enterpreneur sehingga dapat menggali dan memberikan nilai tambah bagi PAD.

"Di depan asosiasi Gubernur kemarin, Pak Mendagri sudah mendorong supaya kepala daerah itu memiliki jiwa enterpreneurship, artinya harus berinovasi untuk menggali dan mengoptimalkan PAD," ujarnya.

Meski demikian, penyehatan BUMD maupun upaya peningkatan PAD tak lantas membuat regulasi yang justru menghambat investasi.

"Tetapi menggali PAD bukan berarti membuat Perda yang menghambat investasi, jangan juga alasan untuk meningkatkan PAD lalu buat sejumlah peraturan atau regulasi yang justru menghambat investasi," jelasnya.

Dengan penyehatan BUMD sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pada akhirnya BUMD harus sehat, sehingga ini yang bisa meningkatkan pelayanan publik dan mencapai kesejahteraan masyarakat," kata Bahtiar.

Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Laba yang dihasilkan BUMD diharapkan dapat berkontribusi pada penerimaan PAD yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu, tentu BUMD yang sehat menjadi salah satu kuncinya.

Mendagri telah menugaskanDirjen Keuangan Daerah melakukan evaluasi terhadap keberadaan BUMD. Untuk BUMD yang terus merugi dan membebankan APBD sebaiknya di merger atau dibubarkan. Perlu didorong tatakelola BUMD yang sehat yang mampu mendukung pemda menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Alf)

tag: #kementerian-dalam-negeri  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Nelayan Keluhkan Sulit Cari Ikan, Legislator Tanya Ketegasan Pemerintah: Masyarakat Menanti Keadilan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 16 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan merespons keluhan para nelayan akibat masih adanya pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi. Para nelayan tradisional di dua ...
Berita

Halalbihalal Keluarga Besar Setjen MPR RI, Siti Fauziah: Tradisi Penting Untuk Menjalin dan Mempererat Silaturahmi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah SE, MM menghadiri acara Halalbihalal Hari Raya Idul Fitri 1446 H keluarga besar Sekretariat Jenderal MPR RI sekaligus Pelepasan ...