JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, penentuan presidential threshold (PT) atau ambang batas presidensial Pemilu 2019 bermasalah. Oleh karenanya Demokrat juga ingin penyelenggaraan pemilu dievaluasi.

"Penentuan presidential threshold itu kan bermasalah ya, kemarin itu kan presidential threshold ditentukan dari pemilu sebelumnya kan, itu juga pernah dipakai," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (12/12/2019).

Syarief menuturkan Demokrat juga menghendaki pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) dipisah. Demokrat menilai banyak masalah yang terjadi akibat Pemilu Serentak 2019.

Menurut Syarief, pidato Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Pemilu bukan sebagai keluhan. Ia menyebut apa yang disampaikan SBY merupakan fakta dan masukan untuk pemerintah, parlemen, dan penyelenggara pemilu.

"Bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki ke depan," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Syarief mengatakan Pilpres 2019 telah menimbulkan keterbelahan di antara masyarakat. Banyak pula penyelenggara pemilu yang menjadi korban akibat pemilu serentak.

"Bukan keluhan, ini masukan. Ini satu catatan yang perlu diperbaiki ke depan," ungkapnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang syarat partai atau gabungan partai yang boleh mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2019 harus memiliki 20 persen kursi di DPR. Jumlah ini setara 25 persen suara sah di level nasional.(plt)