JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Merebaknya peredaran beras sintetis berbahan plastik membuat warga masyarakat menjadi resah. Belum selesai masalah itu, kini muncul temuan lain terkait beras miskin alias raskin yang tidak layak konsumsi.

Karena itu Komisi VIII DPR meminta kepada pemerintah untuk membubarkan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang lalai dalam mengawasi distribusi raskin tersebut ke masyarakat.

"‎Hampir semua raskin di semua kabupaten, entah 50 atau 70 persen sudah tidak layak konsumsi dan itu harus diakui‎," ujar Anggota Komisi VIII F-Demokrat Khatibul Umam Wiranu kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Khatibul Umam menilai Bulog menjadi pihak yang berhak bertanggungjawab atas buruknya kualitas raskin itu. Ia menengarai Bulog sudah tidak mampu menjalankan perannya sebagai lembaga lumbung beras nasional.

"Istilah saya gini. Ini Bulog memang sudah tidak punya kemampuan menjadi bufer stok kebutuhan beras nasional," sebutnya.‎

Akibatnya, lanjut Khatibul Umam, sekarang muncul raskin bercampur beras plastik‎.

"Nah kalo saya sependapat dengan beberapa pengamat ekonomi kalau Bulog dibubarin saja. Gantinya buatlah satu institusi yang memang pemerintah punya otoritasi," ungkapnya. (ai)