JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori menyatakan tidak seharusnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengelola dan mengawal program Kartu Pra-Kerja.
Pasalnya, kata dia, Kartu Pra-Kerja yang ditargetkan mampu menjaring 5,6 juta jiwa ini tidak sesuai dengan target awal yang diprioritaskan pada mereka yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan.
"Itu tidak sesuai dengan target awal yang diprioritaskan pada mereka yang tidak bekerja. Ini diberikan kepada Kemenko Perekonomian, seharusnya diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Karena Menaker yang dapat menjangkau buruh dan serikat pekerja," kata Syaiful Bahri Anshori saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).
TEROPONG JUGA:
> Sangat Disayangkan, Situs Daftar Kartu Pra Kerja Masih Suka Error
> HIPMI Merasa Terbantu oleh Kartu Pra Kerja
Dia mencontohkan program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah pekan lalu ini tidak sesuai dengan target awal. Para pendaftar menggunakan jalur belakang atau orang dalam agar menjadi peserta Kartu-Pra Kerja. Padahal akhirnya, yang diprioritaskan serta yang berhak mengikuti program ini justru tidak bisa mendaftar, seperti pengangguran dan lulusan baru.
Sebab itu, Kartu Pra Kerja ini harus di evaluasi pelaksanaannya di Kemenko Perekonomian. Apalagi situs resmi pendaftaran Kartu Pra-Kerja di laman prakerja.go.id masih sulit diakses.
"Cara rekruitmen cari orang berhak dapat itu. Kalau tidak seperti itu maka banyak tidak tepat sasaran. Bukan kurangi pengangguran, justru memperbanyak pengangguran dan nambah masalah," pungkasnya.
