JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ruangguru dijadikan mitra pemerintah sebagai apilkator untuk program kartu prakerja dengan anggaran mencapai Rp 5,6 Triliun.

Seperti yang diketahui kalau ruangguru adalah perusahaan milik salah satu staff khusus milenial Presiden Jokowi Belva Devara.

Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi Said Didu terkejut dengan pemberian proyek senilai Rp 5,6 triliun ke perusahaan yang pemiliknya saat ini telah menjadi pejabat publik dan melahirkan polemik ditengah masyarakat.

Said mengakui baru kali ini melihat pemerintahan mempertontonkan nepotisme kepada publik. Proyek tersebut mengindikasikan ada upaya memanfaatkan kekuasaan di tengah merebaknya wabah virus corona.

"Baru pertama kali ini saya melihat ini dipertontonkan secara terbuka nepotisme terjadi di ruang istana secara terbuka. Ini sangat telanjang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan perusahaan orang Istana," ujar Said Didu lewat rilisnya, Jumat (17/04/2020).

Mantan Sekretaris Menteri BUMN tersebut menyayangkan hal tersebut karena melanggar kode etik secara publik dan menurutnya etika berada diatas hukum.

"Etika itu di atas hukum, saya kasih contoh, saya kedatangan tamu saya penguasa menyewa mobil dari saudara saya, itu sudah melanggar etika," imbuhnya.

Said mengatakan kalau pejabat publik itu tidak lepas dari hukum dan etika, menjadi masalah bila pejabat pemerintahan mendapatkan proyek yang berkorelasi langsung dengan perusahaannya.

"Pejabat publik itu diikat oleh dua hal hukum dan etika, kecuali bukan pejabat publik, kalau di luar ya nggak masalah silakan saja dapat proyek," pungkasnya.