JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pembelokan program Kartu Pra-Kerja menjadi program penanganan pengangguran pada masa wabah dinilai sebagai langkah yang keliru. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meminta kebijakan pemerintah yang mengakomodir penyedia jasa pelatihan online untuk program Kartu Pra Kerja, ditinjau ulang.
Anggota Komisi Ketenagakerjaan (Komisi IX) DPR RI Fraksi PPP, Anas Tahir, menuturkan pengangguryang disasar kartu prakerja akibat dampak korona bukan lah pencari kerja baru, melainkan pekerja terlatih yang dipecat karena perusahaan sudah tak mungkin berjalan saat ini.
Oleh sebab itu, bukan pelatihan keterampilan yang mereka butuhkan saat ini, melainkan lowongan kerja baru yang sesuai dengan keahlian mereka. Cara mengatasi pengangguran menurut Anas adalah memulihkan perekonomian, sehingga perusahaan dapat berjalan dan mereka bisa kembali bekerja.
"Pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp5,6 triliun dari Rp20 triliun dana yang dianggarkan untuk program Kartu Pra Kerja. Saat ini banyak pengangguran lebih disebabkan karena lesunya sektor industri, bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan. Mereka pekerja lama membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup," kata Anas dalam pernyataan tertulis kepadaTeropongSenayan, Jumat (17/4/2020).
TEROPONG JUGA:
> Mengkritisi Keterlibatan Ruang Guru dalam Program Kartu Pra-Kerja
> Stafsus Milenial, Kartu Pra Kerja, dan Angka itu
Anas menerangkan, di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat. Sebab, berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik.
Sepanjang 2019, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,73 persen. Berkaca dari data tersebut, lanjut Anas, salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah dengan memberikan bantuan-bantuan tunai.
"Artinya, pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti kartu prakerja," ujar Anas.
Menurutnya, anggaran pelatihan online kurang bermanfaat untuk penerima bantuan, bahkan hanya akan dinilai sebagai proyek yang hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan. Berbeda jika kartu prakerja ini dialihkan untuk bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak Covid-19, akan adamultiplier effectbagi perekonomian.
"Jika pun tetap diperlukan adanya pelatihan online, kami minta jumlahnya dikurangi dan harus sesuai dengan tetap sasaran, yaitu diperuntukkan bagi mereka yang memang baru mau memasuki dunia kerja," kata dia.
Legislator asal Banyuwangi ini juga mengingatkan penunjukkan penyelenggara pelatihan online harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga tidak muncul temuan adanya penyalahgunaan prosedur di kemudian hari.
"Kami minta pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran Rp20 triliun dari kartu pra kerja benar-benar efektif tersalurkan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Jangan hanya menjadi proyek kurang berguna dan terksesan menghambur-hamburkan dana," ujarnya.
âÂÂÂÂâÂÂÂÂâÂÂÂÂ
