Berita
Oleh Givary Apriman pada hari Sabtu, 16 Mei 2020 - 05:47:08 WIB
Bagikan Berita ini :

PDIP Kritisi Kebijakan Jokowi Soal BPJS, Pengamat: Jangan Cuma Koar-koar di Media

tscom_news_photo_1589581102.JPG
Saiful Anam (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Partai Pengusung utama sekaligus partai dari Presiden Joko Widodo yaitu PDIP melontarkan Kritikan dan penolakan keras atas kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

Pengamat Politik Saiful Anam menantang partai berlogo banteng tersebut untuk tidak hanya berkoar koar di media saja untuk menolak kebijakan presiden.

Saiful mengatakan kalau identitas PDIP sebagai partai pro wong cilik harus bida membuktikan kepada rakyat dengan tindakan nyata sebagai partai pembela wong cilik.

"Kalau memang pro rakyat buktikan dong, dengan minimal mengajukan interpelasi. Jangan hanya koar-koar di media. Anda punya hak kok yang dilindungi UU," kata Saiful ketika dihubungi, Jumat (15/05/2020).

Saiful menanggapi yang adanya kritikan yang keluar dari mulut anak buahnya Megawati Soekarnoputri, Ribka Tjiptaning yang ditujukan kepada Jokowi.

Saiful menuturkan mengenai apa yang disampaikan Kader PDIP terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan harus bisa dibuktikan secara nyata.

ia pun mengaku tidak terlalu kaget mendengar kritikan yang datang dari PDIP terhadap petugas partainya yang menjadi Presiden.

"Ini sudah lama terdengar. Banyak spekulasi yang menyatakan demikian. Terkait BPJS dan Perppu Corona banyak juga kader PDIP yang tidak sejalan," tuturnya.

Meski begitu pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta tersebut menilai pada akhirnya keputusan partau berada ditangan Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarnoputri.

"Ini pada akhirnya ada ditangan Megawati bagaimana langkah yang akan diambilnya. Tentu kader yang kontra sekalipun akan mampu diredam oleh Megawati," pungkasnya. (Allan)

tag: #pdip  #bpjs-kesehatan  #corona  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Timwas DPR Soroti Layanan Haji Indonesia Masih Grade D: Harusnya Bisa Grade B

Oleh Fath
pada hari Senin, 02 Jun 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Timwas Haji DPR RI Adies Kadir menilai jemaah haji reguler Indonesia seharusnya sudah bisa mendapatkan fasilitas yang setara dengan negara-negara Asia lainnya, ...
Berita

Legislator Nilai Usul Usia Pensiun ASN Jadi 70 Tahun Ganggu Peremajaan SDM Aparatur Negara

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengkritik usulan batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) menjadi 70 tahun. Ia pun menegaskan pentingnya regenerasi dan mendorong ...