JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Bendahara Umum DPP PKB, Nasim Khan mendorong Pemerintah Pusat hingga daerah untuk melakukan sejumlah antisipasi bagi dunia Pesantren seiring rencana pemberlakuan tatanan hidup baru alias new normal. Antisipasi yang perlu dilakukan menurut Nasim diantaranya dengan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan kesehatan.
"Pemerintah harus mulai memikirkan dan memperhatikan untuk alokasi anggaran khusus yang bersumber dari APBN dan APBD untuk pondok pesantren. Kita harus membahas secara bersama antara eksekutif dan legislatif mulai dari pusat hingga daerah," kata Nasim dalam eterangannya, Rabu 27 Mei 2020.
Menurutnya, saat ini pemerintah belum maksimal dalam membantu dunia pendidikan pesantren melalui program-programnya. Terlebih saat musim pandemi ini, pesantren belum menjadi target penyelamatan dalam penanggulangan wabah. Padahal, saat ini kondisi sarana dan prasarana pondok pesantren, sebagian besar belum memenuhi standar kesehatan Covid-19 untuk menjalankan konsep new normal.
Anggota komisi VI DPR ini menuturkan, alokasi anggaran diperlukan untuk membantu pesantren dalam pengadaan pusat kesehatan beserta tenaga dan alat medis, serta sarana MCK standar yang memenuhi protokol Covid-19. Kebutuhan lain seperti wastafel portabel, penyemprotan disinfektan, rapid test, hand sanitizer dan masker serta penambahan ruangan karantina atau isolasi mandiri sesuai standar Covid-19 juga menjadi protokol penting di era New normal.
"Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal selama 14 hari (mengikuti isolasi mandiri). Kemenag dan Kemendikbud juga harus membantu dunia pendidikan pesantren dengan digitalisasi," imbuhnya.
TEROPONG JUGA:
> Tempat Pendidikan Jadi Klaster Corona, Ridwan Kamil Minta Izin Kiai untuk Tes Para Santri dan Ustad
Sementara itu, Ketua DPP PKB Bidang Pendidikan dan Pondok Pesantren Yusuf Chudlori juga meminta hal serupa agar pemerintah mengalokasikan anggaran khusus dari APBN dan APBD untuk pesantren selama menjalani new normal.
"Anggaran khusus harus ada di APBN maupun APBD untuk pesantren selama new normal. Dan ini telah diperintahkan kepada Fraksi PKB di seluruh Indonesia," kata Yusuf dalam keterangan resminya.
Serupa dengan Nasim, Yusuf menilai belum ada program nyata dari pemerintah terkait perkembangan pendidikan di Pondok Pesantren selama masa wabah korona melanda Indonesia.
Untuk itu, Yusuf meminta pemerintah perlu memfasilitasi rapid test dan swab test massal untuk seluruh kiai dan santri pesantren bila kegiatan belajar dan mengajar di pesantren dibuka kembali dengan standar kesehatan dalam new normal. Selain itu, ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal selama 14 hari juga harus dibantu pemerintah.
Yusuf mengungkapkan pesantren mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada bulan Syawal ini. Hal ini menyusul karena ada desakan dari para wali santri dan masyarakat agar pesantren membuka kembali kegiatan pendidikannya. "Kondisi ini harus segera diantisipasi, ditangani dan dicarikan solusi oleh pemerintah pusat hingga daerah agar pesantren tidak mengalami kegamangan," kata dia.
Ia khawatir, jika dibiarkan tanpa ada intervensi dan bantuan kongkrit dari pemerintah, masalah besar akan muncul di Pesantren. Padahal pesantren mempunyai potensi luar biasa bagi perkembangan bangsa.
Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana untuk membuat kebijakan new normal atau memulai kehidupan normal baru di musim pandemi korona. Beberapa kegiatan baru akan menjadi kebiasaan di era New normal ini, seperti memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan saat beraktivitas.
