JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menghadapi era New Normal di masa pandemi covid 19 yang akan segera diberlakukan, DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendesak pemerintah untuk secepatnya merevisi PP 52 dan 53 mengenai network sharing agar layanan komunikasi dapat dinikmati secara merata dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Melihat kondisi pada saat pandemi, dimana semua dipaksakan serba online dari bekerja, belajar hingga belanja maka jaringan komunikasi sudah menjadi kebutuhan wajib bagi masyarakat Indonesia, karena itu kami mendesak pemerintah untuk secepatnya merevisi regulasi mengenai network sharing yang ada di PP 52 dan 53 sebagai solusi cepat sementara agar di masa pandemi covid 19 ini penggunaan dan pemerataan akses internet di seluruh indonesia bisa maksimal tanpa membeda-bedakan wilayah,” terang Muhammad Ikhsan, Ketua Bidang Infokom DPP KNPI pada acara diskusi “Disetel (Diskusi dan Edukasi Telekomunikasi) yang digelar oleh Sobat Cyber Indonesia, Sabtu (30/5/2020).

Ikhsan menerangkan sebetulnya revisi mengenai PP 52 dan 53 sudah diatur dalam draft RUU Omnibus Law. Hanya saja, kata ia, dengan adanya penundaan oleh pemerintah dan DPR, jangan menjadi suatu hambatan. Menurutnya, masyarakat tidak bisa lagi menunggu sampai RUU tersebut disahkan karena masih terlalu lama dan banyak ekses politik lainnya yang harus diperhitungkan.

“KNPI siap mengawal untuk revisi PP 52 dan 53 secepatnya karena hal tersebut bisa dilakukan kapan saja, tergantung dari keinginan pemerintah untuk merealisasikan hak komunikasi masyarakat yang adil dan merata," tegas Ikhsan.

Dilain pihak, Wakil Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys yang juga hadir dalam diskusi tersebut mengakui ketidaksiapan operator di awal menghadapi lonjakan traffic di masa pandemi Covid 19.

”Fenomena ini tidak akan berhenti dan mau tidak mau harus diantisipasi. Internet bukanlah lagi barang luxury tapi sudah menjadi kebutuhan pokok,” ujarnya.

Sementara itu Teguh Prasetya dari Masyarakat Telekomunikasi (Mastel) menganggapi sekarang waktunya yang tepat untuk mengeluarkan revisi PP 52 dan 53. “Saya rasa tidak perlu menunggu omnibus law, tinggal revisi saja PP tersebut, selesai sudah. Ini kan tergantung will pemerintah saja,” ujar Teguh.