JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa bumi besar di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Terutama warga di pulau terluar di Kabupaten Sangihe yang terisolasi karena rusaknya infrastruktur fasilitas umum buntut gempa.
“Pemerintah harus segera menjangkau masyarakat yang terisolasi akibat gempa, khususnya warga yang tinggal di pulau terluar/terdepan. Bantuan harus cepat disalurkan,” kata Puan, Selasa (9/6/2026).
Seperti diketahui, warga Sulut dikejutkan oleh guncangan hebat gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 pada Senin (8/6) pagi. Gempa ini merupakan rangkaian gempa dahsyat Filipina.
BMKG mencatat gempa terjadi pada Senin pagi, 8 Juni 2026 pukul 06.37 WIB atau 07.37 Wita. Hasil analisis terbaru menunjukkan kekuatan gempa mencapai magnitudo 7,7. Episenter berada di laut sekitar 244 kilometer barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, yang berbatasan langsung dengan negara Filipina.
Selain di Sangihe, guncangan gempa dilaporkan terasa di sejumlah daerah di Sulawesi Utara, termasuk Manado dan wilayah sekitarnya. Beberapa laporan juga menyebutkan getaran dirasakan hingga Gorontalo dan daerah lain di Indonesia bagian timur.
Meski tak ada korban jiwa, Puan menyebut gempa besar di Sulut ini harus menjadi menjadi momentum evaluasi nasional terhadap kesiapan sistem mitigasi bencana.
“Kerusakan dapat terjadi bahkan ketika korban jiwa relatif dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penanganan bencana perlu diperluas,” tuturnya.
“Ketangguhan bencana di Pulau terluar juga harus semakin diperhatikan. Tantangan geografis seharusnya justru menjadi faktor agar Negara memiliki antisipasi bila bencana terjadi agar tidak menimbulkan beban besar bagi masyarakat,” imbuh Puan.
Hal ini disampaikan Puan menyusul adanya informasi mengenai dampak gempa di Sulut. Warga Desa Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dilaporkan terisolasi akibat gempa bumi magnitudo 7,7 kemarin.
Banyak rumah warga di Kepulauan Sangihe itu rusak parah imbas gempa besar tersebut. Bahkan mayoritas rumah warga rata dengan tanah.
Desa Kawio sendiri dihuni oleh 178 Kepala Keluarga (KK) dengan 480 jiwa di mana warga di desa itu mayoritas adalah nelayan. Saat ini, warga masih berkumpul di area terbuka karena gempa susulan masih terjadi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe pun telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari pascagempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut.
“Pemerintah setempat harus memastikan kebutuhan warga, dan secepat mungkin menyalurkan bantuan. Pastikan kebutuhan masyarakat rentan seperti lansia dan anak-anak juga terpenuhi,” tegas Puan.
Gempa yang terjadi di wilayah Sulut juga sempat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini ‘tsunami’. BMKG juga mencatat gempa telah menyebabkan tsunami kecil di tiga titik yakni di pesisir Ulu Siau dan Melonguane, Sulawesi Utara, serta satu titik di wilayah Maluku Utara dengan ketinggian minor berkisar antara 9-18 centimeter.
Walaupun saat ini peringatan dini tsunami sudah dicabut, Puan meminta masyarakat untuk tidak menurunkan kewaspadaan dan tetap mengikuti arahan evakuasi yang berlaku.
“Kami mengimbau agar masyarakat tetap tenang, dan terus memantau informasi,” pesan Puan.
Puan juga meminta Pemda untuk terus memperhatikan situasi dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi apabila ada peringatan dini tsunami lagi.
“Ini sekaligus menjadi ‘alarm latihan’ yang menguji apakah sistem peringatan dini, jalur evakuasi, edukasi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga benar-benar bekerja sebagaimana mestinya,” ungkap mantan Menko PMK itu.
Puan memahami adanya keterbatasan akses bagi daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis. Oleh karena itu, ia menilai kesiapan harus dibangun sebelum bencana datang.
“Sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, pelabuhan, hingga fasilitas evakuasi di kawasan pesisir harus dirancang dengan standar ketahanan yang lebih tinggi,” sebut Puan.
“Jangan sampai investasi besar dalam pembangunan fisik justru menjadi sia-sia ketika tidak mampu bertahan menghadapi bencana,” lanjutnya.
Puan menambahkan, tantangan terbesar Indonesia bukan semata menghadapi bencana, melainkan membangun kemampuan daerah untuk hidup berdampingan dengan risiko bencana yang akan terus ada.
Sebagai negara yang berada di kawasan cincin api dunia, kata Puan, Indonesia tidak memiliki pilihan untuk menghilangkan ancaman gempa bumi.
“Yang dapat dilakukan adalah memperkecil dampaknya melalui investasi yang konsisten pada ketangguhan masyarakat, infrastruktur, dan sistem pelayanan publik,” sebut Puan.
Puan berpandangan bahwa wilayah-wilayah kepulauan terluar seperti Sangihe membutuhkan perhatian khusus dalam agenda pembangunan nasional.
“Pendekatan pembangunan di daerah-daerah rawan bencana perlu lebih menekankan aspek ketangguhan sejak awal,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Menurut Puan, momentum ini penting untuk memastikan bahwa setiap proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memperbaiki kerusakan yang ada, tetapi juga meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko yang sama di masa depan.
“Sebab tujuan akhir penanganan bencana bukan sekadar memulihkan kondisi, melainkan membangun masyarakat yang lebih siap, lebih aman, dan lebih tangguh ketika bencana datang,” tutup Puan.
