JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana akan memasukan program daerah pemilihan (dapil) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada APBN tahun anggaran 2016.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana yang menurutnya program dapil berbeda dengan aspirasi dapil.

"Tidak ada yang disebut dengan dana aspirasi dapil. Tetapi yang benar adalah anggota DPR diberikan hak untuk mengajukan program dapil kepada pemerintah melalui pimpinan DPR," kata Sekertaris Fraksi Hanura ini via Bbm di Jakarta, Jumat (29/05/2015).

Program dapil itu, lanjut dia, dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah. Kemudian usulan program pembangunan ini bila sudah ditetapkan, dikerjakan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pengadaan barang dan jasa, di mana pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung dalam pelaksanaan program tersebut.

"Jadi DPR itu hanya mengusulkan, sesuai dengan UU, dan itu memang sudah menjadi tanggung jawab DPR. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh, dan tidak ada yang perlu dirisaukan," katanya.

Lebih lanjut Dadang mengatakan, kalau mekanisme transparasi itu sudah diatur dalam UU no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Karena usulan dapil yang nanti ditetapkan itu bagian dari APBN.(al)