JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Wakil Ketua Komisi Agama DPR (Komisi VIII), Marwan Dasopang, tak sepenuhnya yakin Indonesia bakal mendapat kuota tambahan jemaah haji menyusul pembukaan ibadah haji oleh pemerintah Saudi dengan jumlah terbatas.

Keputusan memang ada di tangan Arab Saudi, namun karena kekhawatiran pandemi Covid-19 yang berpotensi mengancam keselamatan warga negaranya.

Menurut Marwan, Saudi pasti akan tetap melarang adanya tambahan jemaah haji dari luar kawasan.

"Jadi atau tidak penyelenggaraan ibadah haji, kita tidak bisa apa-apa. Sekedar saran atau sekedar harapan, ya bisa, semuanya terpulang ke Saudi," kata Marwan kepada TeropongSenayan saat ditemui di ruangannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/).

TEROPONG JUGA:

> Diksi Warga Negara Indonesia dalam Putusan Pembatalan Haji Potensi Cekal Semua WNI di Saudi

> Usai Haji Dibuka Terbatas, DPR Akan Panggil Menag Bahas Dampak Hukum Putusan Pembatalan

Permintaan tambahan jatah haji bagi warga negara Indonesia semula dilontarkan oleh anggota Komisi VIII DPR Muhammad Husni.

Husni yang merupakan politikus Gerindra itu meminta pemerintah Indonesia melobi pemerintah Saudi untuk memberi jatah tambahan kuota jemaah asal Indonesia.

Kendati Pemerintah Arab Saudi sudah mengeluarkan izin ibadah haji secara terbatas, Husni menilai hal itu bukan suatu masalah karena memang menjadi tuntutan keadaan pandemi.

Namun saat ini menurutnya adalah peluang bagus bagi pemerintah Indonesia untuk bisa melobi kembali agar dapat menjatah kuota haji. Dalam rentang waktu 1,5 bulan ke depan, ia berharap pemerintah mampu melobi Arab Saudi.

"Apapun yang bisa kita dapat mau berapapun terserah yang penting ada jamaah haji asal Indonesia yang berangkat. Dan soal masalah protokol kesehatan saya kira itu tidak ada masalah," katanya kepada wartawan, kemarin (24/6/2020).

Namun, Marwan mengaku pesimis terhadap upaya tersebut. Sebab, waktu yang tersedia untuk melakukan tahapan sebelum berangkat haji sudah sangat mepet.

Jemaah, kata dia, akan dikarantina lagi setelah dilakukan swab test sebelum diberangkatkan. Sementara, anggaran untuk melakukan tahapan tersebut tidak tersedia.

Karena pemerintah sudah melakukan suatu keputusan dan sudah diambil, tidak melaksanakan semua oroseylagi, maka semuanya terhenti.

"Selain waktunya tidak cukup, uangnya atau anggarannya dari mana. Kalau ada anggarannya, ada hukumnya, siapa yang mau diberangkatkan? Yang muda atau yang tua. Kalau yang tua sudah pasti rawan," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah soal kesehatan jemaah di Arab Saudi. Andaikan Arab Saudi memberi jatah tambahan, pemerintah masih harus menanggung biaya kesehatan jemaah di Arab Saudi manakala ada yang tiba-tiba jatuh sakit.

Untuk hal itu, Marwan mempertanyakan apakah orang yang jatuh sakit nantinya akan dirawat seperti pasien Covid-19 atau tidak mengingat selama ini kekhawatiran penyebaran virus begitu besar.

"Nah, kita kan tidak menganggarkan untuk swab test, juga isolasi, baik di dalam negeri, baik di Saudi sendiri. Jika ada yang sakit di Saudi, apakah dia akan dibawa untuk test covid atau ke mana? Sementara di sana tidak ada pelayanan untuk tes," jelasnya.

Sebab itu, Marwan berkeyakinan sangat kecil peluang adanya tambahan jemaah haji jika melihat beberapa kendala tersebut. Apalagi, selama ini, upaya menambah jemaah haji Indonesia hanya sukses dilakukan berkat lobi langsung Presiden Joko Widodo kepada Raja Saudi.

"Sebetulnya itu sia-sia melobi pemerintah Saudi, selain itu tipis kemungkinan," pungkas legislator asal Sumatera Utara ini.