JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi VIII DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Maman Imanulhaq, menuding Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi berencana melibatkan TNI dalam program kerukunan umat beragama, khususnya dalam upaya kerukunan umat beragama di Papua.

Menurut Maman, pelibatan TNI dalam program tersebut adalah pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

"Kami menolak keras, karena itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, human rights atau HAM, agenda reformasi sektor keamanan, serta UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," kata Maman dalam rapat bersama Kemenag di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Juli 2020.

Maman mengungkapkan sejumlah program kerukunan agama yang dibuat oleh Kemenag saat ini sudah cukup memadai dan mengakomodir umat beragama yang ada di Indonesia. Namun, legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat IX ini meminta Kemenag berhati-hati dalam kebijakan melibatkan TNI karena berpotensi besar memicu kegaduhan.

"Kalau itu diambil oleh tentara, maka yang terjadi adalah kerukunan semu, bukan kerukunan yang substansional. Ini adalah kegaduhan yang tidak perlu dilakukan Kemenag yang hari ini menurut saya sudah on the track," jelasnya.

Teropong Juga:

> Terobosan Menteri Fachrul Razi

Fachrul lantas menyanggah tudingan dari Maman tersebut. Ia mengatakan tak ada rencana dari Kemenag melibatkan TNI dalam program kerukunan umat beragama. Ia mengakui lembaganya memang sempat menggelar pertemuan dengan Polri dan TNI pada Selasa, 30 Juni 2020 lalu.

Namun, pertemuan tersebut menurutnya bukan dalam upaya berkonsolidasi dengan TNI maupun Polri, tapi dalam rangka meminta masukan soal situasi di Papua, terutama mengenai masalah pembinaan rumah ibadah dan sekolah-sekolah ibadah di Papua.

"Untuk itu kami mengundang teman-teman polisi dan tentara yang tugas di sana (Papua) untuk melihat apa-apa yang perlu diwaspadai," ungkapnya.

Ia menegaskan saat ini Kemenag menaruh perhatian cukup besar untuk meningkatkan kegiatan keagamaan di Papua. Salah satu upaya untuk mengetahui secara terang keadaan di sana, kata Fachrul, adalah melalui diskusi dengan TNI dan Polri.

"Memang kami ingin meningkatkan kegiatan keagamaan di Papua dalam kaitan supaya bisa meredam situasi lebih baik. Sebetulnya sama sekali tidak ada niat kita untuk melibatkan TNI, hanya waktu itu kami minta masukan," kata Fachrul.