JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wabah pandemi Corona turut berimbas pada perekonomian daerah akibat kebijakan pembatasan fisik guna mengurangi laju penularan.

Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) turut berperan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui ekspansi penyaluran pinjaman daerah.

“Di tengah upaya untuk mengendalikan Covid-19, sejumlah agenda prioritas daerah perlu terus dilanjutkan, terutama pembangunan infrastruktur daerah yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik serta pemerataan dan peningkatan konektivitas," ujar Puteri melalui pesan singkatnya, Selasa (14/07/2020).

Puteri mengatakan kalau dampak pandemi tidak bisa dipungkiri menyebabkan sejumlah daerah mengalami penurunan penerimaan daerah.

"Pemerintah Daerah pun merealokasi APBD untuk percepatan penanganan di sektor kesehatan,” katanya.

Politisi Golkar menuturkan kalau PT. SMI perlu terus melakukan ekspansi pembiayaan kepada Pemda terlebih, hingga saat ini, masih sedikit Pemda yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

Padahal, menurut hasil penilaian PT. SMI, setidaknya 498 Pemda dinyatakan layak sesuai kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

“Hingga Mei 2020, pipeline pembiayaan daerah hanya tersalurkan pada sekitar 22 daerah saja, sehingga masih bisa diperluas ke daerah lain," tuturnya.

Menurut Puteri, bila Mempertimbangkan kondisi saat ini, kriteria penilaian Pemda yang berpotensi menerima pinjaman daerah perlu dilakukan penyesuaian.

"Terutama atas kriteria nilai rasio kemampuan keuangan daerah, yang dikarenakan tekanan kapasitas fiskal akibat pandemi pasti berimplikasi pada pemenuhan kriteria kelayakan dan kemampuan daerah," ungkapnya.

Menutup pernyataanya, Politisi muda asal Jawa Barat menyebut kalau Peran PT SMI sebagai katalis pembangunan infrastruktur perlu terus didorong, sehingga turut mendukung upaya pemulihan ekonomi daerah demi terwujudnya pemerataan pembangunan.

"Langkah percepatan perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta diiringi dengan strategi mitigasi risiko dan tata kelola yang baik untuk mencegah moral hazard, utamanya bagi proyek infrastruktur yang bersamaan dengan pergantian kepala daerah sebab, mungkin saja kepala daerah baru memiliki visi pembangunan yang berbeda dari kepala daerah sebelumnya,” tutupnya.