JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Tujuan awal pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, adalah efisiensi anggaran. Tapi hal tersebut sulit direalisasikan, karenakan dana Pilkada yang dibiayai APBN itu diberikan dengan sistem gelondongan.

"Dana yang diberikan dengan cara gelondongan itu rawan korupsi. Di Amerika Serikat pun, yang disebut gentong babi atau pork barrel, dianggap rawan apalagi di sini," kata Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Senin (01/06/2015).

Dana yang digulirkan dengan cara gelondongan itu hanya menguntungkan kepentingan politik anggota dewan. Dana seperti itu justru akan digunakan untuk celengan dewan agar nanti terpilih lagi. "Jadi sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat apalagi berhemat anggaran," katanya.

Menurut Uchok, dana Pilkada juga diberikan secara gelondongan seperti juga alokasi pembangunan fisik sangat rawan dan minim pengawasan. Ini artinya, dana itu sudah pasti akan menjadi incaran dan bancakan para politisi.

Dalam penyusunan anggaran, lanjut Uchok mestinya, hitung-hitungannya memang harus tepat dengan kebutuhan lapangan dan diikuti pengawasan.

"Persoalannya, mau tidak anggota dewan bersusah-susah dalam urusan teknis. Biasanya dicari mudahnya yang justru memberi peluang mereka untuk korupsi anggaran," katanya.(ss)