JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR-RI Ecky Awal Mucharam mendesak pemerintah melakukan mitigasi atas melebarnya kesenjangan ekonomi yang akan semakin memburuk akibat resesi ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah angka rakyat miskin meningkat menjadi 1,63 juta orang.
Risi terburuk dari keadaan tersebut, sebut Ecky, adalah meningkatnya kesenjangan atau ketimpangan ekonomi. "Kondisi ini berpotensi semakin memburuk ketika resesi ekonomi semakin dalam dan tidak dimitigasi dengan baik. Kita sangat khawatir dengan hal ini”, kata Ecky dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Juli 2020.
BPS baru saja mengumumkan bahwa tidak hanya tingkat kemiskinan yang naik karena pandemi Covid-19 tetapi gini ratio atau tingkat ketimpangan masyarakat di Indonesia pun semakin tinggi. BPS telah mengumumkan gini ratio secara nasional pada Maret 2020 sebesar 0,381 poin atau naik dari posisi September 2020 sebesar 0,380 poin.
Lebih detail, gini ratio di perkotaan naik dari 0,391 poin menjadi 0,393 poin dan di perdesaan naik dari 0,315 menjadi 0,317. “Kita melihat data baik di kota maupun di desa melonjak. Dan ini baru awal dampak pandemi. Kita sangat khawatir angka ketimpangan ekonomi akan berpotensi semakin melebar setelah dampak pandemi meluas yang terjadi setelah Maret 2020. Ini harus menjadi warning serius, dan harus ada mitigasi yang serius”, jelasnya.
Ecky juga mengingatkan bahwa dampak terberat dari pandemi ini telah memukul rakyat menengah bawah sehingga kebijakan dan program harus berpihak untuk mereka. Ia memberi catatan atas hasil survei BPS, dimana sebanyak 7 dari 10 orang masyarakat berpendapatan rendah atau pendapatan kurang dari Rp 1,8 juta per bulan mengalami penurunan pendapatan. Demikian juga yang berpendapatan di atas Rp 7,2 juta per bulan, sebanyak 3 dari 10 orang mengaku mengalami hal yang sama.
“Terlihat jelas, pandemi telah menghantam seluruh lapisan masyarakat. Namun, yang lebih terdampak sangat berat adalah rakyat lapisan bawah dan menengah. Untuk itu kebijakan dan program jaring pengaman sosial dan bantuan sosial harus tepat waktu dan tepat sasaran untuk mereka. Jangan terlambat," tuturnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengkhawatirkan target-target pengurangan kesenjangan akan gagal kembali dicapai, di mana target pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 untuk gini rasio yaitu pada tahun 2019 mencapai angka 0,36 telah gagal dicapai. Selanjutnya angka RPJMN 2020-2024 untuk rasio gini adalah 0,37-0,374.
“Dan DPR bersama pemerintah telah menyepakati untuk penyusunan target dalam RAPBN 2021 indeks rasio gini adalah 0,377-0,379. Ini harus menjadi perhatian bersama. Bahwa pengurangan kesenjangan adalah esensial untuk mewujudkan mandat Konstitusi dan Pancasila, merealisasikan keadilan sosial. Sehingga semua anak bangsa ini merasa hidup dalam negara yang berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kebaikan hidup bersama," papar Ecky.
Ecky juga menekankan bahwa dalam pembicaraan pendahluan RAPBN 2021, DPR bersama pemerintah telah menyepakati untuk sejumlah target dalam RAPBN 2021 yaitu pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5%. Sedangkan target dan indikator pembangunan 2021 yang menjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah adalah pengangguran 7,7-9,1%, angka kemiskinan 9,2-9,7%, indeks rasio gini 0,377-0,379, dan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan perhitungan yang baru 72,78 hingga 72,95.
"Juga nilai tukar petani (NTP) 102 -104 dan nilai tukar nelayan (NTN) 102 -104. “Kita mendorong agar APBN 2021 nanti kredibel. Dan target-target kesejahteraan tersebut bisa tercapai. Sehingga kehidupan rakyat juga semakin baik”, pungkasnya.
