JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi Hukum (Komisi III) DPR Ahmad Sahroni, mendesak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan investigasi untuk mengusut pihak lain yang berkontribusi dalam melindungi terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra.

"Kalau yang kita lihat sekarang, Kepolisian dan Kejaksaan sudah melakukan investigasi internal, jadi kita juga mendesak Kemenkumham untuk melakukan tindakan serupa," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Sabtu, 1 Agustus 2020.

Politikus Nasdem ini meminta Kemenkumham melakukan investigasi internal karena Djoko Tjandra tidak terdeteksi saat memasuki Indonesia beberapa waktu lalu.

Sama halnya ketika Djoko Tjandra kembali meninggalkan Indonesia, kepergiannya tersebut tidak mampu dideteksi dan dicegah oleh pihak imigrasi Kemenkumham.

Ahmad Sahroni

Polisi, kata Sahroni, juga harus melakukan penyelidikan terhadap para pelindung Djoko Tjandra, tidak hanya sebatas di institusi internalnya, namun juga di institusi penegakkan hukum lain seperti Kemenkumham dan Kejaksaan.

”Dengan tertangkapnya Djoko Tjandra, maka sejatinya ini adalah peluang kita untuk mengungkap semua pihak yang kongkalingkong dalam memberi perlindungan. Jadi enggak hanya Polri, tapi juga pengacara, kemenkumham, kejaksaan, pokoknya semuanya harus diusut dan diselidiki dugaan keterlibatannya,” tegasnya.
Sebelumnya, Joko Tjandra ditangkap di Malaysia dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis (30/7/2020). Penangkapan dilakukan tim khusus bentukan Kapolri yang dipimpin Kabareskrim Komjem (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia.

Selain menangkap Doko Tjandra, Bareskrim Polri juga menetapkan kuasa hukum Djoko, Anita Kolopaking, sebagai tersangka dalam kasus penerbitan surat jalan, surat pemeriksaan Covid-19, dan surat rekomendasi kesehatan. Anita adalah tersangka kedua setelah Polri menetapkan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Prasetijo Utomo sebagai tersangka.