Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntuthukuman 8 tahun pidana penjara terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) C. Jaksa juga menuntut terdakwa agar dikenakan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. "Terdakwa Wahyu Setiawan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa KPK Takdir Suhan saat membacakan surat tuntutan Wahyu di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/8).

Lebih lanjut jaksa meminta hakim agar memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana. Hal ini lantaran Wahyu Setiawan terbukti menerima suap sejumlah Rp 600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri. Suap itu diberikan kepada Wahyu agar mengusahakan KPU memilih caleg PDIP kala itu, Harun Masiku, menjadi anggota DPR.

Selain suap, jaksa juga menilai Wahyu terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp 500 juta terkait seleksi anggota KPU Daerah Papua Barat periode 2020-2025. Uang diberikan melalui Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo. Uang diduga diberikan agar Wahyu mengupayakan orang asli Papua terpilih menjadi anggota KPUD.

Untuk hal yang memberatkan Wahyu Setiawan, dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan perbuatannya berpotensi mencederai hasil Pemilu. Sementara itu untuk hal meringankan, Wahyu dinilai sopan selama persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya.