JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota DPR Fraksi Demokrat Suhardi Duka meminta Mendagri dan Bawaslu awasi calon incumbent di Pilkada Mamuju. Hal ini terkaittingkah Camat di Kecamatan Kalukku yang diduga mempersulit warganya dengan tidak mau menandatangi berkasnya karena beda dukungan untuk di Pilkada Mamuju.

"Ini kejadian di Mamuju dapil saya seorang incunbent menjadi kan semua perangkat birokrasi termasuk guru-guru sebagai Tim sukses, miris dengan demokrasi kita bila Bupati tidak di awasi," kata Suhardi saat dihubungi, Kamis (20/8/2020).

Untuk itu, Suhardi meminta Mendagri dan Bawaslu melakukan pengawasan yang ketat terhadap para calon incumbent yang memanfaatkan kekuasaannya dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai tim sukses.

"Mendagri dan Bawaslu harus punya mekanisme untuk melakukan pengawasan agar demokrasi dan pilkada menghasilkan pemimpin yang layak dan baik," tegasnya.

Jangan sampai, kata Anggota Komisi IV DPR RI Pilkada 2020 tercoreng dengan tingkah laku calon incumbent yang memanfaatkan kekuasaanya.

"Kondisi mamuju adalah contoh tidak baik bagi demokrasi di pilkada," kata Suhardi.

Diketahui Camat Kecamatan Kalukku diduga mempersulit warganya dengan tidak mau mendatangani berkasnya karena beda dukungan untuk Pilkada mendatang.

Warga inisial R asal Kabuloang ini, Mamuju terpaksa mengelus dada menghilangkan kecewa karena tak dilayani Camat Kalukku, Hardu.

Berkas surat keterangan domisili R untuk memperlancar pengurusan usahanya tak ditandangani Camat, diduga hanya karena dia telah memantapkan pilihanya di Pilkada Mamuju mendatang adalah Sutinah Suhardi.

Peryataan pilihan R yang dilontarkan bukan tanpa sebab. Ia hanya menjawab pertayaan dari Camat Kalukku.

"Saya ditanya apa mu urus ibu? Saya urus domisili Pak, langsung dia bilang siapa kau dukung, ku bilang ya kalau hati Nurani ya Sutinah saya dukung. Ada tidak ada uangnya tetap saya di Sutinah," cerita R.

"Na bilangmi saya tidak tandatangani itu kalau tidak sama ki? Ku bilang susah mi itu pak, maksudnya? Terus dia bilang saya mau telepoin ini turun jangan ditandatangani. Berarti Pak Desa, karena arah rumahnya bagian kebawa. Kan pak Desa ku sepupunya Pak Habsi, Munajab (Kepala Desa)," ungkapnya.