JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyelenggara Pilkada menjaga kualitas demokrasi jelang dan saat Pilkada berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Hal itu ia sampaikan dalam rapat terbatas persiapan Pilkada Serentak 2020 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

"Saya minta kualitas demokrasi kita dijaga, ditingkatkan. Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang," kata Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Selain itu, Jokowi juga meminta pihak-pihak terkait, terutama para kandidat, agar menjaga etika dalam menggunakan narasi saat kampanye. Jokowi bermaksud agar tak ada yang berupaya mengadu domba dengan membawa-bawa politik SARA karena dapat menimbulkan perpecahan.

"Harus ada ketegasan jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan, ini yang harus dicegah," katanya.

Ucapan Jokowi yang ingin demokrasi dijaga itu bertolak belakang jika melihat realitas demokrasi yang belakangan terjadi. Pasalnya, sering terjadi pembiaran atas upaya pembungkaman suara masyarakat oleh sejumlah pihak yang tak dikenal.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Herzaky Mahendra Putra. Menurutnya, beberapa peristiwa yang mengancam kebebasan suara dan pers, berpotensi menjadikan Indonesia mengalami resesi demokrasi.

"Jika dulu kudeta merupakan ancaman secara langsung yang dirasakan oleh demokrasi, kini demokrasi menderita secara diam-diam," kata Herzaki, Ahad, 6 September 2020.

Ia mengungkapkan, ada upaya teror dari pihak tak dikenal dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, di antaranya ancaman kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Hal itu ditunjukkan beberapa situs resmi dan akun media sosial media massa nasional dan akademisi yang mengalami peretasan.

Untuk itu, ia meminta pemerintah menunjukkan ketegasan kepada pihak-pihak yang berusaha membungkam suara-suara kritis melalui upaya peretasan situs maupun media sosial, dan cara-cara lainnya. Sebab, pemerintah memiliki seluruh infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia agar tetap sehat dan adil.

"Harus ada arahan jelas dari pemerintah kepada aparat terkait, agar tindakan yang berpotensi menggerus demokrasi, diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat percaya kalau upaya pembungkaman suara kritis ini, bukan berasal dari tangan kekuasaan," katanya.