JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Politisi NasDem Ahmad Sahroni mengatakan kalau partainya siap untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan memberlakukan kembali kebijakan pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) total di Ibu Kota.

Sahroni juga menjelaskan kalau bantuan tersebut khususnya terkait dengan kesejahteraan warga selama penerapan kebijakan tersebut.

"Pastinya saya mendukung kebijakan ini karena saya juga sudah cek di konstituen di Jakarta Utara, memang rumah sakit rujukan sudah banyak yang overload, dan tenaga kesehatan juga sudah banyak yang kewalahan dengan angka penambahan pasien yang makin tidak bisa dikontrol," kata Sahroni melalui keterangannya, Jumat (11/09/2020).

Wakil ketua Komisi III DPR RI itu juga menuturkan kalau kebijakan tersebut sangat diperlukan karena kondisi saat ini makin tingginya angka penularan dan pasien Covid-19 di Jakarta.

Meski begitu, Sahroni juga memiliki beberapa catatan terkait dengan rencana penerapan kebijakan PSBB total oleh DKI Jakarta tersebut.

Sahroni menjelaskan beberapa catatan yang juga harus menjadi perhatian Pemprov Jakarta saat penerapan kebijakan PSBB total tersebut adalah terkait dengan aturan dan insentif bagi warga.

Menurutnya, yang harus menjadi perhatian adalah masyarakat harus benar-benar mendapat penjelasan yang tegas dan tidak simpang siur mengenai aturan PSBB agar tidak terjadi kebingungan.

Sahroni menekankan pentingnya bantuan bagi warga yang berekonomi lemah dan terpaksa harus kembali bekerja dari rumah sebagai dampak dari aturan PSBB tersebut.

"Kita juga harus bisa memastikan bahwa warga yang ekonominya terdampak ini bisa tetap terpenuhi kebutuhan pokoknya. Kami dari NasDem siap membantu Pemprov DKI Jakarta dalam memastikan terpenuhinya kesejahteraan warga," tuturnya.

Sahroni yang juga merupakan Anggota DPR RI dari Jakarta Utara itu juga mengingatkan bahwa selama pemberlakuan PSBB, peraturan yang ada antara pemerintah pusat dan daerah tidak simpang siur karena bisa membingungkan masyarakat.

"Ini juga penting, perlu ada keseragaman aturan PSBB dari pusat dan daerah, jangan ada benturan kebijakan antara keduanya hingga masyarakat bisa menjalankan PSBB dengan nyaman," pungkasnya.