JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-PT Pertamina (Persero) tampaknya ingin mendinginkan suasana setelah tersiar kritik tajam dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pihak Pertamina menyatakan akan menindaklanjuti kritikan internal dari Ahok. “Sebagai Komisaris Utama masukan yang telah disampaikan beliau (Ahok) baik melalui rapat rutin setiap minggunya maupun channel komunikasi lainnya telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindaklanjuti,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman di Jakarta, Kamis (17/9).
Fajriyah juga menjelaskan bahwa Pertamina menghargai pernyataan Ahok sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan. Ia menyatakan direksi telah melakukan banyak perbaikan dan hal positif melalui eksplorasi aset migas dalam negeri dan luar negeri, peningkatan produksi, pembangunan kilang, maupun inovasi di hilir untuk memastikan BBM dan LPG sampai dan tersalurkan ke seluruh Indonesia. “Untuk mewujudkan aspirasi pemegang saham, direksi perlu melakukan corporate action dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional,” katanya.
Menanggapi kritik Ahok soal utang Pertamina, Fajriyah menjelaskan bahwa untuk menjalankan target dan program perusahaan, Pertamina membutuhkan pendanaan baik dari dana internal perusahaan maupun eksternal yang dilakukan hati-hati dan profesional. Dari sisi besaran rasio, misalnya debt to EBITDA dan debt to equity , kata dia, tetap dijaga, tetap diupayakan dalam kontrol yang wajar sebagai perusahaan yang sehat. “Aspek keuangan ini juga di monitor oleh Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham. Begitu pula mekanisme yang dilakukan tetap mengacu pada regulasi yang ada,” katanya.
Harapannya ke depan Pertamina dapat mewujudkan aspirasi stakeholder dengan tata kelola yang lebih baik. “Karena tentu kita semua ingin Pertamina terus tumbuh dan menjadi kebanggaan nasional,” ujarnya.
Sebelumya Ahok menyatakan keinginan untuk melakukan audit terhadap proyek kilang minyak karena dinilai ada yang tidak benar dalam proses penyelenggaraannya. Ia menilai ada banyak tawaran kerja sama kepada Pertamina namun banyak yang ditolak, karena itu ia berinisiatif akan meminta audit.
Pertamina sendiri saat ini memiliki dan mengoperasikan enam kilang dengan kapasitas total sebesar 1.046,70 ribu barel. Salah satu kilang baru Pertamina sempat dijajaki dengan perusahaan migas Timur Tengah, Saudi Aramco, namun pada akhirnya batal. Kemudian ada investor negara lainnya tertarik terhadap kilang RDMP Cilacap.
Agar Lebih Transparan
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat bahwa kritik dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bermaksud agar perusahaan migas negara tersebut lebih transparan. “Saya rasa itu bukan membuka aib perusahaan, tapi bermaksud agar secara tata kelola perusahaan Pertamina agar lebih transparan kepada publik,” kata Fahmy.
Menurutnya, Ahok menyadari bahwa salah satu tugas sebagai Komisaris Utama adalah membasmi Mafia Migas di Pertamina. Dengan tata kelola yang lebih transparan diyakini dapat memagari Mafia Migas dalam berburu rente di Pertamina.
Terkait kritikan Kementerian BUMN, Fahmy menilai selama ini peran Kementerian BUMN cenderung sebagai kepanjangan tangan kelompok kepentingan dan endorser dalam menempatkan Komisaris dan Direksi BUMN.
“Bahkan endorser itu lebih powerful ketimbang penilaian kinerja dalam pengangkatan Komisaris dan Direksi BUMN. Sebagai ganti Kementerian BUMN yang dibubarkan perlu dibentuk Super Holding, yang membawahi berbagai holding BUMN dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” ujarnya.
