JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menilai program digitalisasi desa tidak bisa ditunda."Jika merujuk pada kondisi kekinian dengan adanya pandemi COVID-19, maka semua pergerakan ekonomi bisa berjalan ketika daerahnya menang bisa mengakses internet dan bisa melaksanakan proses digitalisasi," kata Mendes PDTT dalam acara Information and Technology Camp 2020 secara virtual di Jakarta, Senin (12/10).

Dalam upaya mempercepat digitalisasi desa, Gus Menteri mengatakan ada empat model desa digital yang akan dimulai pada saat 2021. Pertama adalah digitalisasi untuk penyusunan database bagi desa-desa berbasis big data dan Kemendes PDTT yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan desa, mendukung pelaksanaan pembangunan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pengembangan desa.

Kedua, digitalisasi untuk pengembangan desa unggulan. Desain itu terkait pendataan potensi unggulan desa dan kerjasama e-commerce masuk desa. Hal itu diharapkan dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi di desa. Namun demikian, Kemendes PDTT belum melaksanakan desain tersebut karena masih dilakukan pemetaan berbasis kawasan.

"E-Commerce lakukan pelatihan untuk pengelolaan produk serta investasi alat produksi. Misalnya, Aruna pada Perikanan, Argopantes pada buah-buahan dan Bio pada tanaman organik. Ini sudah berjalan cukup dan beri nilai tambah yang luar biasa," katanya.

Model digitalisasi berikutnya adalah digitalisasi untuk mempercepat layanan pemerintahan desa kepada warga desa agar terjadi kemudahan dalam pelayanan publik di desa. Dan model digitalisasi yang terakhir adalah digitalisasi untuk peningkatan transparansi keuangan dan kegiatan pembangunan desa yang mengarah pada pengelolaan keuangan nontunai. "Permasalahan yang dihadapi saat ini masih banyak desa yang belum miliki jaringan internet. Data Kemendes PDTT ada 11.231 desa belum ada sinyal internet," katanya.

Ia berharap pada akhirnya semua desa di Indonesia dapat memiliki sinyal internet.