JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR, Anis Byarwati, mengatakan saat ini banyak usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) yang tumbang akibat terimbas dampak pandemi. Umumnya usaha mikro yang terdampak adalah usaha yang bergerak di perkampungan dan tidak memiliki cukup modal untuk bertahan.

“Banyak UMKM yang tidak memiliki daya tahan terhadap pandemi ini, terutama yang ultra mikro. Usaha-usaha kecil yang letaknya di kampung-kampung. Jangankan untuk berkembang, untuk bertahan hidup saja mereka kesulitan luar biasa,” kata Anis dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Oktober 2020.

Anis mengutip data yang disampaikan Kementerian Koperasi, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 59,2 juta. Dari total tersebut, yang sudah go digital baru sejumlah 8 juta atau 14 persen dari jumlah keseluruhannya. “Padahal tuntutan sekarang ini ditambah pandemi Covid-19, digital net menjadi satu perangkat yang betul-betul vital untuk UMKM bisa bertahan,” kata Anis.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendesak pemerintah hadir membantu para pelaku usaha mikro yang kini terkatung-katung. Pasalnya, banyak di antara mereka yang hanya menggantungkan hidup dari usahanya.

Apalagi, kata dia, saat krisis akibat pandemi ini belum melanda Indonesia, keuntungan yang mereka dapatkan tidak terlalu besar. Kondisi krisis sekarang tentu menjadikan usaha mereka makin terpuruk.

"Untuk memperoleh modal saja, mereka merasa kesulitan. Itulah sebabnya, pemanfaatan dana-dana bantuan dari pemerintah betul-betul harus tepat sasaran,” kata anggota Badan Legislasi DPR ini.

Ia juga mengingatkan bahwa sektor UMKM menjadi pemeran utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 99 persen dan menyumbang 60 persen PDB nasional.

Anis Byarwati

Anis menilai bahwa yang dibutuhkan UMKM sekarang tidak hanya kebutuhan modal dan pengembangan usahanya. Namun, kebutuhan hidup mereka seperti bantuan sosial bahan pokok untuk bertahan hidup juga harus diberikan.

Adapun kebutuhan modal dan pengembangan usaha ditujukan agar mereka mampu memiliki dan meningkatkan daya belinya.

“Masalahnya, UMKM ini biasanya pangsa pasarnya adalah masyarakat menengah dan bawah yang sekarang menahan belanja karena kondisi pandemi. Disitulah UMKM sangat terdampak,” jelasnya.

Menurutnya, PKS berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengingatkan Pemerintah. “Karena eksekusi semua kebijakan bukan ditangan DPR tetapi ditangan Pemerintah. Jadi kami akan terus meminta pemerintah untuk melancarkan serapan dana untuk UMKM,” pungkasnya.