Berita
Oleh Bachtiar pada hari Rabu, 21 Okt 2020 - 15:05:32 WIB
Bagikan Berita ini :

Ini Catatan DPR Untuk Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin Dibidang Energi

tscom_news_photo_1603267532.png
Ratna Juwita Sari Politikus PKB (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita berharap, agar di satu tahun pertama periode kedua pemerintahan Presiden dan Wapres Jokowi-Ma"ruf Amin dapat menyelesaikan defisit energi yang terjadi di Indonesia.

"Sudah banyak inovasi dan kerja- kerja yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi-Yai Ma’ruf Amin, termasuk di bidang energi. Namun masih butuh usaha yang lebih keras lagi untuk menyelesaikan defisit energi yang terjadi di Indonesia," kata Ratna, Rabu (21/10/2020).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, pembenahan dan penyelesaian tersebut termasuk ke dalam kontribusi dari sektor energi baru terbarukan yang harus lebih di maksimalkan lagi.

"Pemerintah harus memberikan keberpihakan dari sektor kebijakan maupun anggaran supaya lebih terlihat peningkatannya sesuai amanah RPJMN bahwa bauran EBT sebesar 23% di 2025," kata dia.

Tidak hanya itu, kata dia, Harapannya tentu pemerintahan Jokowi- Ma"ruf Amin semakin ada perhatian khusus untuk perkembangan potensi EBT di Indonesia.

"Karena transisi energi ini harus segera dilakukan mengingat cadangan energi fosil di nusantara juga akan segera habis," tandas Juwita.

tag: #kinerja-jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...