JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu"ti, menyebut sulit bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Namun, ia meyakini Presiden Jokowi masih membuka harapan bagi banyak pihak untuk melakukan revisi materi UU Cipta Kerja. Menurutnya,

"Tetapi (Presiden) membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah," kata Mu"ti lewat keterangan tertulis, Rabu, 21 Oktober 2020.

Presiden Jokowi sebelumnya bertemu dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10).

Dalam pertemuan tersebut, hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris Umum Abdul Mu"ti, serta Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, Sutrisno Raharjo. Sementara Presiden didampingi Mensesneg Pratikno, dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Abdul Mu"ti

Mu"ti menuturkan, sejauh ini Presiden Jokowi juga mengakui adanya kekurangan komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat terkait Omnibus Law. Ia mengatakan pemerintah akan memperbaiki hal itu.

"PP Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Presiden," katanya.

Mu"ti mengatakan PP Muhammadiyah mengusulkan agar Presiden Jokowi menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku. Hal itu dimaksudkan agar situasi publik menjadi lebih tenang sembari dilakukannya perbaikan terhadap UU tersebut.

Menurutnya, di Indonesia terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan, misalnya kesiapan, penolakan dari masyarakat, dan lain-lain. "Terhadap masukan tersebut, Presiden menyatakan akan mengkaji dengan seksama," kata Mu"ti.