JAKARTA - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tidak menghadiri pemberian penghargaan tanda jasa dan kehormatan Bintang Mahaputera yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (11/11/2020).
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyatakan Gatot sudah memberi surat kepada Presiden tentang alasan ketidakhadiran di acara penghargaan tersebut. "Mungkin isinya antara lain beliau tidak setuju karena kondisi Covid-19 dan beliau harus memberi perhatian kepada TNI, di suratnya seperti itu. Itu hak beliau," katanya.
Gatot sudah mengirim surat kepada Jokowi. Mengenai perincian surat, Heru mengaku akan dijelaskan lebih jauh oleh Menko Polhukam Mahfud MD. "Yang jelas negara memberikan, melaksanakan tugasnya, kewajiban untuk memberikan kepada para mantan menteri, pejabat tinggi yang memang patut diberikan," katanya.
"Itu kan diproses di Dewan Gelar Kehormatan, ada Dewan Khusus, dan itu sudah dilaksanakan," kata Heru.
Heru mengatakan beberapa penerima penghargaan memang tidak bisa hadir karena sejumlah faktor. Ia mencontohkan seperti mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adjie yang tidak hadir karena anggota keluarga tengah sakit. Beberapa pejabat yang kini dipilih kembali menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak bisa hadir karena sedang ada tugas.
Menurut Heru alasan Gatot tak mau hadir ke Istana Negara karena tidak setuju pemberian penganugerahan dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dalam surat tersebut mantan KSAD itu juga meminta agar Presiden Jokowi lebih menaruh perhatian kepada TNI.
Istana memilih tidak mempersoalkan masalah ketidakhadiran Gatot yang kini aktif sebagai inisiator dan presidium Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI). Heru mengatakan pihaknya telah menjalankan tugas untuk memberikan penghargaan kepada para mantan menteri atau kepala lembaga yang bertugas di masa periode pertama pemerintahan Jokowi.
"Itu hak beliau. Yang jelas negara memberikan melaksankan tugas dan kewajiban untuk memberikan kepada para mantan menteri pejabat tinggi yang memang patut diberikan. Itu kan diproses di Dewan Gelar Kehormatan, ada dewan khusus dan itu sudah dilaksanakan," kata Heru.
Ketidakhadiran Gatot membuat pihak Istana menyimpan kembali penghargaan tersebut. " Jadi kalau enggak hadir ya mungkin tanda jasa yang diserahkan ke negara lagi," tutur Heru.
Pemberian penghargaan ini menurut Heru masuk dalam rangkaian perayaan Hari Pahlawan. Heru mengatakan penghargaan kali ini diberikan kepada para pejabat di era periode pertama pemerintahan Jokowi.
"Hari ini adalah diberikan kepada 71 orang seluruhnya mantan pejabat tinggi menteri, TNI, Polri, panglima, kapolri yang pada saat periode sebelumnya menjabat," kata Heru.
Layak Dapat Penghargaan
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, penghargaan tersebut diberikan pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian putra-putri terbaik bangsa. Penghargaan tersebut merupakan hak warga negara yang oleh pemerintah dinilai layak untuk mendapatkan bintang Mahaputra.
"Nah untuk menerima atau menolak, itu kan haknya dia. Jadi kalau Pak Gatot tidak bersedia menerima itu apapun alasannya, ya itu haknya dia itu,” kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2020).
“Ya yang penting kewajiban pemerintah sudah selesai ya untuk mengapresiasi salah satu putra terbaiknya ya, dengan apa penghargaan berupa bintang Mahaputra itu,"sambungnya.
Dijelaskan Arsul, ketidakhadiran Gatot Nurmantyo ke Istana bukan merupakan persoalan yang perlu untuk dipersoalkan. "Apapun ya karena itu hak warga negara termasuk haknya dia untuk menolak itu," ujarnya.
Sekjen PPP ini menambahkan, hanya Gatot yang mengetahui persis alasan dirinya tidak datang ke Istana. "Ya bisa jadi ya dari sisi positioning politiknya, Pak Gatot ingin tetap mengambil jarak dengan katakanlah pemerintahan," terangnya.
Menurutnya, hal itu bukan menjadi persoalan ketika Gatot ingin menjaga jarak. Dan menurutnya, hal itu juga tidak perlu dianggap sebagai tamparan bagi Istana.
Jokowi pada Rabu (11/11/2020) hari ini menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, dan Bintang Jasa kepada para pejabat negara/mantan pejabat negara pada Kabinet Kerja 2014-2019. Penghargaan juga diberikan kepada ahli waris dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani COVID-19. Penganugerahan berdasarkan surat Keputusan Presiden RI Nomor 118 dan 119/TK/TH 2020 tentang penganugerahan tanda kehormatan dan bintang jasa tanggal 6 November 2020.
Dalam acara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11/2020), acara penganugerahan dihadiri oleh para menteri Kabinet Kerja seperti Puan Maharani, Khofifah Indar Parawansa hingga Nila Moeloek. Namun dalam pantauan, Gatot Nurmantyo tidak hadir dalam pemberian anugerah.
"Pak Gatot bersurat kepada Bapak Presiden tidak hadir," kata Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11/2020).
Heru mengatakan beberapa penerima penghargaan memang tidak bisa hadir karena sejumlah faktor. Ia mencontohkan seperti mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adjie yang tidak hadir karena anggota keluarga tengah sakit serta beberapa pejabat yang kini dipilih kembali menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak bisa hadir karena sedang ada tugas.
Gatot pun termasuk pihak yang tidak hadir. Menurut Heru alasan Gatot tak mau hadir ke Istana Negara karena tidak setuju pemberian penganugerahan dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dalam surat tersebut mantan KSAD itu juga meminta agar Presiden Jokowi lebih menaruh perhatian kepada TNI.
Istana memilih tidak mempersoalkan masalah ketidakhadiran Gatot yang kini aktif sebagai inisiator dan presidium Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI). Heru mengatakan pihaknya telah menjalankan tugas untuk memberikan penghargaan kepada para mantan menteri atau kepala lembaga yang bertugas di masa periode pertama pemerintahan Jokowi.
