JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies Gde Siriana Yusuf mengatakan, jika Pilpres Indonesia diadakan tahun ini, di mana ada pandemi dan disahkannya Omnibus Law, dirinya yakin Jokowi akan mengalami hal yang sama seperti Donald Trump.

"Tapi meskipun Pilpres sudah lewat, tantangan politik dan ekonomi ke depan tetap sangat besar bagi pemerintahan Jokowi-Maruf. Apalagi beberapa survey sudah menunjukkan bahwa ketidakpuasan pada pemerintahan Jokowi-Maruf meningkat, sementara kualitas demokrasi dan kebebasan berpendapat menurun," kata Gde dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2020).

Ia mengatakan, isu besar dalam penanganan pandemi Covid19 dan disahkannya UU Omnibus menjadi perhatian masyarakat dalam menilai pemerintahan Jokowi-Maruf.

"Kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini sangat berbeda dengan situasi Pilpres 2019. Hari ini ada buruh-mahasiswa intens melakukan demonstrasi, ada KAMI yang membangun solidaritas menyelematkan Indonesia. Dan ada HRS yang baru kembali setelah 3 tahun hidup di luar negeri," kata ia.

Saat Pilpres 2019, tidak ada gerakan mahasiswa karena sejatinya mahasiswa bukan kelompok partisan. Gerakan mahasiswa berkarakter gerakan moral yang merespon isu-isu yang menyangkut kehidupan masyarakat langsung seperti menolak UU KPK di akhir 2019 dan kini bersama buruh menolak UU Omnibus Law di 2020.

"Mahasiswa seperti menemukan kembali posisi dan tugasnya sebagai agen perubahan," ucap ia.

Gerakan mahasiswa ini, kata Gde, tidak sulit untuk bersinergi dengan aktivitas KAMI, yang dideklarasikan oleh tokoh-tokoh yang dulunya juga pernah menjadi aktivis mahasiswa.

"Sama-sama berkarakter gerakan moral, ini mempermudah konsolidasi untuk memperbesar gelombang protes dan tuntutan rakyat demi menyelamatkan Indonesia," kata Gde.

"Saat Pilpres 2019 tidak ada HRS karena telah "dipaksa" meninggalkan Indonesia 2 bulan setelah Pilkada DKI. Kemampuan HRS untuk menyatukan masyarakat muslim di akar rumput tidak perlu diragukan lagi. Gelombang aksi yang dipimpin HRS sejak kasus blasphemy Ahok telah menjungkalkan petahana Ahok di Pilkada 2017, disusul sebulan kemudian Ahok masuk penjara. Barangkali ketakutan rezim Jokowi pada HRS jika terus berada di Indonesia akan menyebabkan kekalahan petahana Jokowi saat Pilpres 2019," tambah ia.

Kini kembalinya HRS ke Indonesia dapat dilihat sebagai faktor yang dapat meningkatkan tensi politik Indonesia di tengah resesi dan pandemi, terlepas dari bermacam cerita yang berkembang tentang hal-hal yang menyangkut kepergian atau kepulangannya.

"Masyarakat Islam di Indonesia yang selama ini tidak puas kepada pemerintahan Jokowi-Maruf tetapi merasakan aspirasinya tidak sungguh-sungguh diperjuangkan oleh partai-partai bernuansa Islam, seperti menemukan kembali semangat dan harapannya," kata ia.

"Bagaimanapun juga kesejahteraan umat Islam tidak ditentukan oleh banyaknya parpol Islam yang ada atau lahir-mati nya parpol Islam di setiap Pemilu. Tetapi ditentukan oleh solidaritas dan kesepakatan semua parpol Islam untuk memperjuangkan kesejahteraan umat," tambahnya.