JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Kementerian Sosial kembali membuka kuota tambahan untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Menteri Sosial Juliari P. Batubara memberikan tambahan untuk penerima Tunai BST sebanyak 20.000-an KPM. Kuota baru BST diprioritaskan untuk daerah yang penyerapan bantuannya dinilai cepat.

"Kami memutuskan untuk membuka kuota baru BST sebanyak 20.000-an KPM. Saya minta pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bergerak cepat mengajukan datanya," kata Mensos Juliari di Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Pembukaan atau penambahan kuota baru BST ini dilakukan dengan pertimbangan karena masih ada masyarakat terdampak pandemi yang belum tersentuh bantuan begitu juga anggarannya masih tersedia.

"Dalam kesempatan bertemu dengan kepala daerah, mereka mengajukan tambahan permintaan bantuan kepada Kemensos. Ada warga masyarakat mereka yang masih belum tersentuh bantuan," kata Mensos.

Memang tercatat ada beberapa kepala daerah yang mengajukan penambahan kuota bansos, termasuk BST kepada Mensos. Dalam kesempatan bertemu dengan Mensos Juliari, dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah pekan lalu, Bupati Pemalang Bupati Pemalang menyampaikan aspirasinya menambah kuota penerima BST di wilayahnya.

"Karena negara memang harus hadir di tengah masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan akibat pandemi. Kami tunggu data penerima BST dari daerah. Saya harap mereka bisa merespon secepatnya," katanya.

Menurutnya, tugas menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi tidak selamanya mudah. Di antaranya karena dari kuota penerima bansos yang diajukan pemerintah daerah kepada Kemensos, tidak seluruh daerah sama kecepatannya dalam menyerap bantuan yang dialokasikan.

Mensos menyampaikan, ucapan terima kasih kepada Direksi PT Pos, Bank-bank Himbara, pemerintah daerah, para pendamping, dan semua pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan program.

Terkait pelaksanaan program tambahan tersebut Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan bahwa PT Pos akan mengakselerasi penyaluran BST tambahan tersebut.

“Segera kita akan lakukan penyesuaian data penerima, agar proses penyalurannya berjalan dengan lancar," kata Faizal.

PT Pos Indonesia (Persero) juga akan memperbanyak titik layanan dan bermitra dengan komunitas dan pemerintah daerah mulai Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, dan RT/RW untuk proses distribusi BST. Pos Indonesia dan Himbara menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran BST kepada KPM di seluruh wilayah Indonesia.