JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Meski bukan negara Islam, Negara Indonesia mempraktikkan prinsip dan tradisi perdamaian yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW.
Meneladani Nabi Muhammad yang menaklukkan Makkah tanpa kekerasan, yang dikenal dengan fatkhul makkah, proklamasi kemerdekaan yang dideklarasikan Soekarno juga bisa disandingkan dengan peristiwa penting dalam sejarah permulaan Islam itu.
Proklamasi kemerdekaan menjadi perubahan sosial yang menciptakan kesempatan konstitusional yang setara untuk semua warga negara apapun perbedaan latar belakangnya.
Demikian pernyataan Prof Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di depan para alim ulama se-Priangan Timur dalam Halaqah Kebangsaan yang diselenggarakan BPIP bekerja sama dengan Pondok Pesantren Riyadussalikin Padaherang, Kabupaten Pangandaran (Sabtu, 28/11/2020).
Kemerdekaan yang diproklamasikan Soekarno-Hatta membuka jalan bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Pancasila dan UUD 1945.
Dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri bangsa membuktikan Pancasila sebagai konsensus bersama yang mempersatukan seluruh suku-suku bangsa yang berbeda menjadi NKRI.
“Perubahan konstitusional ini merupakan revolusi sosial luar biasa yang membuat kesempatan menduduki jabatan politik terbuka untuk siapapun,” tambah Prof Yudian.
“Perubahan sosial tanpa pertumpahan darah ini meneladani Fatkhul Makkah,” terang Prof Yudian.
KH Luthfi Fauzi S.HI., MM, Pengasuh Pondok Pesantren Riyadussalikin, mengapresiasi program BPIP bermitra bersama pesantren dan alim ulama untuk mensosialisasikan Pancasila.
“Kemitraan bersama pesantren adalah langkah tepat, karena pesantren merupakan simpul penting masyarakat,” ujar Luthfi Fauzi dalam sambutan beliau.
Simpul penting ini dimainkan pesantren karena di berbagai daerah pesantren sering kali merupakan pusat layanan masyarakat, mulai dari ekonomi hingga pendidikan.
Lebih lanjut ditegaskan bahwa karena pentingnya peran yang dimainkannya, pesantren tidak boleh terjebak untuk mengikuti narasi yang menolak Pancasila.
Halaqah Kebangsaan di Pangandaran ini diikuti oleh para alim ulama dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Tasikmalaya, Ciamis dan daerah-daerah di sekitar Priangan Timur. Dalam sesi diskusi panel, halaqah menghadirkan Dr Karjono (Sekretaris Utama BPIP), Dr Waryono Abdul Ghafur (Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI), dan K Fauz Noor (Pengasuh Pesantren Fauzan).
Halaqah ini membuka rangkaian roadshow BPIP di Pulau Jawa untuk mensosialisasikan Pancasila di kantong-kantong akar rumput seperti pondok pesantren, pemuda, guru, dan perempuan pegiat sosial. Rangkaian roadshow sosialisasi BPIP akan berlangsung hingga 15 Desember 2020 mendatang.
