JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Presiden Joko Widodo berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Jokowi menyampaikan hal itu dalam acara Peringatan Hari HAM Sedunia yang digelar Komnas HAM secara daring, Kamis, 10 Desember 2020. "Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Melalui Menkopolhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta diterima di dunia internasional," ujar Jokowi.
Jokowi juga berjanji memenuhi hak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi di tengah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian ini. "Kita harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat," ujar Jokowi.
Janji lainnya, pemerintah akan menyelesaikan masalah pelanggaran kebebasan beribadah di beberapa tempat. "Saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah, secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak," ujar dia.
Pemerintah pun akan menjamin pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.
Pemerintah akan membangun sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar.
Pemerintah juga menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. "Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan HAM," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, semua komitmen pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia itu telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. "Hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan sosial serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan," ujar dia.
Sikap Muhammadiyah
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan penyelenggara negara bahwa siapapun tidak boleh melanggar dan merugikan hak asasi manusia (HAM) yang telah dijamin dalam konstitusi.
"HAM bangsa Indonesia dibangun dalam kerangka kehidupan kolektif yang berbasis agama, Pancasila dan nilai luhur bangsa," kata dia saat diskusi via daring dengan tema "Kronik HAM Nusantara dan Seruan Kebangsaan" dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Pelaksanaan HAM setiap warga negara, kata dia, tidak boleh mencederai dan mengganggu, termasuk merugikan hak asasi individu yang lain. Pada saat bersamaan semangat persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia harus menjadi bingkai di dalam kehidupan.
"Kebudayaan luhur bangsa harus menjadi bingkai kita menegakkan HAM," ujarnya.
Selain larangan pelanggaran HAM yang telah dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, Haedar Nashir juga mengingatkan negara harus terus meningkatkan berbagai jaminan konstitusional bagi warganya.
Sebab, menurut dia, jaminan kepada warga negara tersebut telah tertuang jelas dalam konstitusi, yakni dapat hidup sesuai prinsip-prinsip HAM.
"Siapapun di republik ini, termasuk negara, tidak boleh melanggar dan merugikan HAM," katanya.
Secara umum, menurut Haedar, HAM merupakan bentuk penghormatan hak-hak dasar manusia yang dimiliki seseorang sejak ia lahir dan telah berjalan puluhan, hingga ratusan tahun.
Islam, katanya, merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan segala hak dasar hidupnya.
"Islam meletakkan manusia fii ahsani taqwiim yang dalam semulia-mulianya ciptaan," ujar Haedar.
Hal itu, katanya, merujuk pada penghormatan kepada laki-laki dan perempuan, segala macam kebebasan yang menjadi hak milik manusia sebagai insan yang diciptakan mulia, hidup dalam kebersamaan, saling menyelamatkan, termasuk menjaga jiwa manusia.
