JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Politikus Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir menilai, rencana tiga ormas, yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang akan menggelar demo di depan Istana pada hari Jumat, 18 Desember 2020 mesti diwaspadai.

"Tuntutan kaum extrimis anti demokrasi tersebut adalah meminta pembebasan MRS tanpa syarat serta meminta agar ulama tidak boleh diperkarakan dengan alasan apapun," sindir Inas kepada wartawan, Rabu (16/12/2020).

Inas mengatakan, apa yang mereka tuntut tersebut merupakan penghinaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki aturan hukum yang dipayungi oleh konstitusi Indonesia.

"Padahal polisi mentersangka-kan MRS bukanlah asal-asalan, melainkan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dilihat oleh masyarakat sendiri melalui youtube, dimana MRS dengan seenak udel-nya sendiri, mengumbar umpatan dan hujatan disertai dugaan hasutan," ungkapnya.

"Selain itu pemaksaan kehendak yang mereka inginkan, yakni ulama yang diduga melanggar peraturan dan perundang-undangan, agar tidak ditindak oleh aparat, merupakan penistaan terhadap demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila."