JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menegaskan, penangguhan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Taiwan perlu segera diselesaikan oleh Pemerintah. “Masalah ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Penangguhan PMI berpotensi menambah jumlah pengangguran dan meningkatkan angka kemiskinan. Apalagi tidak jarang para PMI menjadi tulang punggung keluarga di kampung halamannya," terang Netty, Senin (21/12/2020).
Sebagaimana diberitakan, TETO (Taipei Economic and Trade Office), kantor perwakilan ekonomi dan perdagangan Taiwan di Indonesia, menangguhkan kedatangan PMI ke negaranya setelah ditemukan adanya 60 orang yang positif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR di sana.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, hal ini perlu dicek silang dengan teliti, apakah 60 orang tersebut terpapar di Indonesia atau justru di sana, saat dalam masa karantina. "Cek silang ini penting agar tidak muncul opini buruk tentang Indonesia di mata internasional. Jangan sampai kita dianggap mengirimkan PMI positif Covid-19," katanya.
Dalam pandangan Netty, pemerintah juga harus segera melakukan investigasi terhadap perusahaan yang memberangkatkan PMI (P3MI) agar bekerja secara profesional. "Harus ada pengawasan standar agar P3MI bekerja jujur dan profesional. Pastikan tidak ada oknum yang sengaja memalsukan data tes PMI yang dikirim ke Taiwan. Kenapa bisa di sini hasil tes negatif, tetapi saat dites di sana hasilnya positif. Ini perlu diselidiki karena menyangkut martabat Indonesia di mata dunia," pesan Netty.
Sementara itu, pihak TETO menyampaikan di Jakarta (19/12/2020) bahwa penangguhan penempatan PMI di Taiwan lebih pada alasan kesehatan akibat pandemi Covid-19, bukan karena motif yang berkaitan dengan masalah politik.
Langkah BP2MI
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengaku pemerintah Indonesia kecewa. "Kami merasa kecewa atas kebijakan pemerintah Taiwan, terlebih lagi keputusan tersebut dibuat tanpa menunggu hasil investigasi dari pemerintah Indonesia," kata Benny, Jumat (18/12).
Benny menyebut, BP2MI menerima informasi penangguhan itu lantaran adanya PMI yang positif Corona. Benny langsung menghubungi pihak Taiwan, Taipei Economic and Trade Office (TETO). Merespons keputusan Taiwan pertama itu, ia sebagai kepala PB2MI langsung sidak ke dua tempat penampungan atau BLKN milik 2 perusahaan dari 14 itu untuk mengambil sampel bagaimana protokol kesehatan selama PMI ada di penampungan. "Saya sampaikan arahan juga, saya pastikan kepada mereka jangan main-main karena keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi yang harus dijaga dan ditegakkan semua pihak termasuk perusahaan P3MI," kata dia.
Benny menyebut pihaknya kemudian bertemu dengan TETO pada 2 Desember untuk meminta penjelasan terkait penangguhan kedatangan PMI itu. Lalu diputuskan untuk melakukan investigasi ke perusahaan. Kemudian Benny mengundang TETO pada tanggal 2 Desember 2020. Benny sampaikan kepada TETO terkait apa yang menjadi temuan Taiwan, putusan suspend Taiwan, penghentian sementara, penghentian penempatan ke Taiwan. Benny menyatakan menghormati keputusan dalam negeri Taiwan.
"Tapi kami juga ingin diletakkan masalah ini secara fair dan objektif. Misalnya apakah mereka yang terpapar Covid ini karena kelalaian di saat Indonesia, atau mungkin karena tindakan manipulatif atau fiktif yang dilakukan perusahaan, misalnya kan bisa saja dengan Sarkes tertentu tidak dilakukan PCR, motifnya tentu karena penghematan biaya tapi dia hanya membeli surat keterangan," katanya.
Benny kemudian mendatangi Sarana Kesehatan (Sarkes) yang digunakan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Dia tak segan memberikan sanksi kepada P3MI dan sarana kesehatan itu jika ditemukan pemalsuan dokumen PCR. "Kalau itu terjadi maka BP2MI tidak akan segan untuk merekomendasikan ke Naker terkait penutupan P3MI-nya dan merekomendasikan Kementerian Kesehatan terkait penutupan izin dari sarana kesehatannya rumah sakit ataupun klinik. TETO menyambut gembira," ujarnya.
Nah Benny kemudian tawarkan kepada Taiwan untuk investigasi bersama. Benny mengundang 14 perusahaan yang di-suspend, mengundang Sarkes yang digunakan itu dan meminta semua dokumen terkait pelaksanaan PCR. Untuk berikut kita pasti punya jadwal kapan dilakukan PCR. "Tim BP2MI, Naker dan Taiwan kita akan datangi, perusahaan ini misalnya melaksanakan PCR sekian banyak PMI, di mana kita lihat langsung. Setuju semua, hasil pertemuan itu kami melaksanakan pertemuan dengan 14 perusahaan dan Sarkes," kata dia.
