JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Miftachul Akhyar, menjelaskan segala iming-iming imbalan dari hubungan diplomatik dengan Israel jangan sampai menggoyahkan ketegasan pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.

"Dewan Pimpinan MUI mendorong pemerintah agar tetap mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam mendapatkan hak kemerdekaannya," ujar Akhyar dalam sambutan acara Pengukuhan Pengurus MUI MUI Pusat Masa Khidmat 2020-2025, Kamis (24/12).

Menurut Akhyar, meski pemerintah Indonesia sudah menegaskan menolak hubungan diplomatik dengan Israel, namun ada segelintir pejabat yang malah mendukung. Tujuannya agar Indonesia mendapat imbalan berupa semakin banyaknya investor yang masuk.

"Desakan agar pemerintah Indonesia segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel saat ini kencang disuarakan oleh negara tertentu dengan iming-iming imbalan masuknya investasi ekonomi di Indonesia," jelasnya.

"Pemerintah Indonesia secara resmi tidak bergeming dengan desakan tersebut dan tetap berpegang pada garis politik bebas dan aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Namun ada beberapa pejabat Pemerintah yang terus berupaya agar hal itu bisa terwujud," katanya.

Negara yang mendorong Indonesia menjalin hubungan dengan Israel adalah Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS bahkan mengiming-imingi investasi miliaran dolar ke Indonesia jika menjalin hubungan dengan Israel.

Kepala Badan Korporasi Pendanaan Pembangunan Internasional AS (DFC), Adam Boehler menyampaikan secara langsung tawaran ini. DFC merupakan badan investasi AS di luar negeri.

Saat wawancara dengan media Bloomberg di Yerusalem, Boehler, menyebut lembaganya dapat melipatgandakan tawaran investasi USD 1 miliar atau setara Rp 14,2 triliun kepada Indonesia.

Namun tawaran ini ditolak pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi bahkan langsung menelepon Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menegaskan terus mendukung penuh Palestina.

Dukungan DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung langkah pemerintah Indonesia yang tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Menurut dia, ini sesuai sikap Indonesia yang terus konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Puan mengatakan, prinsip two state solution yang mensyaratkan kemerdekaan Palestina menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi Israel.

"Tanpa ada pengakuan Israel atas kemerdekaan Palestina, Indonesia tegas tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel," ujarnya.

Puan menyampaikan hal tersebut, menyusul adanya isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel yang dihembuskan media Israel bersamaan dengan dibukanya hubungan diplomatik beberapa negara Timur Tengah dengan Israel.