Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Minggu, 24 Jan 2021 - 13:41:08 WIB
Bagikan Berita ini :

KPK Akan Dalami Keterlibatan Herman Hery dalam Korupsi Bansos

tscom_news_photo_1611470468.jpg
Herman Herry (Sumber foto : Antara)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dua Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut-sebut menerima kuota terbesar terkait proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek. Dilansir dari laporan investigasi Koran Tempo edisi Senin (18/1/2021), dua Politisi PDIP itu adalah Herman Hery dan Ihsan Yunus.

Total kuota proyek bansos yang diduga diterima keduanya mencapai Rp3,4 triliun.

Plt Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri tidak mau berbicara banyak perihal tersebut. Namun dia memastikan, bakal memeriksa pihak-pihak yang diduga ada kaitannya dalam kasus suap bansos.

"Kami memastikan siapapun yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara ini, tentu akan kami panggil sebagai saksi," ujar Ali kepada wartawan, Minggu (24/1/2021).

Ali menjelaskan, mereka yang menjadi saksi kasus suap bansos merupakan pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara tersebut. Hal itu, kata dia, sebagai bentuk untuk mengungkap keterlibatan tersangka dalam sebuah kasus.

"Pemanggilan seseorang sebagai saksi dalam penyelesaian perkara tentu karena ada kebutuhan penyidikan," katanya.

Ali menambahkan, segala informasi yang berkembang saat ini, dipastikan akan dikonfirmasi kepada para saksi. Namun, ia tak mau membeberkan lebih jauh apa yang didalami penyidik KPK kepada para saksi.

tag: #herman-hery  #pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Puan Minta Usulan Penambahan Usia Pensiun ASN Dikaji Lebih Lanjut, Soroti Produktivitas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 26 Mei 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi usulan penambahan usia pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga menjadi 70 tahun yang didorong masuk ke dalam revisi UU (RUU) ...
Berita

Sejarawan: Warning DPR soal Penulisan Sejarah Resmi Harus Jadi Perhatian Pemerintah

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dilakukan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) kini menjadi perhatian serius mayoritas anggota DPR RI. DPR RI khususnya ...