Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Minggu, 24 Jan 2021 - 13:41:08 WIB
Bagikan Berita ini :

KPK Akan Dalami Keterlibatan Herman Hery dalam Korupsi Bansos

tscom_news_photo_1611470468.jpg
Herman Herry (Sumber foto : Antara)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dua Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut-sebut menerima kuota terbesar terkait proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek. Dilansir dari laporan investigasi Koran Tempo edisi Senin (18/1/2021), dua Politisi PDIP itu adalah Herman Hery dan Ihsan Yunus.

Total kuota proyek bansos yang diduga diterima keduanya mencapai Rp3,4 triliun.

Plt Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri tidak mau berbicara banyak perihal tersebut. Namun dia memastikan, bakal memeriksa pihak-pihak yang diduga ada kaitannya dalam kasus suap bansos.

"Kami memastikan siapapun yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara ini, tentu akan kami panggil sebagai saksi," ujar Ali kepada wartawan, Minggu (24/1/2021).

Ali menjelaskan, mereka yang menjadi saksi kasus suap bansos merupakan pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara tersebut. Hal itu, kata dia, sebagai bentuk untuk mengungkap keterlibatan tersangka dalam sebuah kasus.

"Pemanggilan seseorang sebagai saksi dalam penyelesaian perkara tentu karena ada kebutuhan penyidikan," katanya.

Ali menambahkan, segala informasi yang berkembang saat ini, dipastikan akan dikonfirmasi kepada para saksi. Namun, ia tak mau membeberkan lebih jauh apa yang didalami penyidik KPK kepada para saksi.

tag: #herman-hery  #pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...
Berita

Sikap DPR soal Penghapusan SKCK Berarti Buat Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan respon positif dari DPR. Sikap yang ...