JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Politikus Partai Demokrat, Sartono Hutomo meminta aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merespon isu terkait dugaan adanya aliran dana yang akan digunakan untuk Kongres Luar Biasa (KLB) dalam rencana kudeta gagal yang di inisiasi oleh segelintir elit Demokrat dan salahsatu elit istana.

"Saya kira KPK dan PPATK mesti merespon secara serius soal isu dana yang akan digunakan oleh segelintir pihak yang keblinger untuk KLB dalam upayanya merebut kepemimpinan di Partai Demokrat," tandas Sartono kepada wartawan, Kamis (04/02/2021).

Menurutnya, penting KPK dan PPATK turun tangan karena dalam upaya kudeta gagal itu ada sejumlah pejabat negara aktif baik itu di eksekutif maupun di legislatif.

"PPATK mesti responsif soal itu, apakah ada lalulintas dana dari pejabat negara aktif yang terindikasi terlibat soal rencana kudeta gagal itu. Jika tidak ada ditemukan lalulintas dana itu, ya bisa jadi atau mungkin saja dana itu berupa cash yang disimpan di gudang untuk kemudian digunakan untuk KLB. Kalau sudah begitu, ya tinggal aparat KPK saya kira pas untuk masuk menulusurinya," tandasnya.

Soal isu dana KLB, menurutnya, mesti ditelusuri secara menyeluruh. Termasuk siapa saja pihak-pihak yang di duga penyandang dana tersebut.

"Apakah benar isu itu atau hanya sebatas isu. Tentunya kan benar atau tidaknya suatu isu ketika aparat penegak hukum turun tangan untuk membuktikan isu itu. Bisa masuk akal bisa tidak isu itu, masuk akalnya yakni jumlah pemegang suara di partai Demokrat itu ratusan pemegang hak suara dan tentunya itu butuh biaya besar untuk KLB. Tidak masuk akalnya, masa iya uang negara dipakai untuk kepentingan kekuasaan ditengah kondisi masyarakat yang tengah berjuang menghadapi wabah Covid-19. Tapi sekali lagi supaya tidak jadi bola liar, saran saya sebaiknya KPK dan PPATK turun tangan merespon isu soal dana untuk KLB itu, telusuri soal sumber dana kalau memang terindikasi," tegasnya.