JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memprediksi Indonesia akan mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity dari COVID-19 sebesar 70 persen pada Maret 2022.
Bagaimana menghitungnya?
“Faktornya adalah kecepatan dari sisi ketersediaan vaksin,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam konferensi pers virtual perkembangan ekonomi Indonesia di Jakarta, Selasa(9/2).
Menurut dia, dari 269 juta penduduk Indonesia, sebanyak 70 persen atau sebanyak 188,3 juta penduduk yang berusia di atas 18 tahun sudah harus mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 agar muncul herd immunity.
Adapun dari 188,3 juta penduduk itu kriterianya di luar penderita dengan komorbid atau penyakit bawaan, penyintas COVID-19, dan ibu hamil mencapai 7,2 juta, maka target vaksinasi adalah sebanyak 181,5 juta penduduk.
Berdasarkan estimasi Bappenas, lanjut dia, kebutuhan dosis vaksin untuk memenuhi 181,5 juta penduduk itu adalah 426,8 juta ditambah dengan 15 persen cadangan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas mencatat total potensi vaksin COVID-19 yang diamankan pemerintah mencapai 663,5 juta dosis vaksin.
Ia merinci vaksin yang sudah diamankan pemerintah dengan potensi jumlah vaksin dan jumlah pemesanan (binding/firm order) untuk Sinovac mencapai masing-masing 100 juta dosis dan 125,5 juta dosis dengan estimasi vaksin tersedia hingga Maret 2022.
Kemudian untuk AstraZeneca masing-masing 50 juta dosis diperkirakan ada di Indonesia pada kuartal II-2021 hingga kuartal I-2022.
Novavax mencapai masing-masing 50 juta dosis dan 80 juta dosis diperkirakan tiba Juni 2021-Maret 2022, Pfizer masing-masing 50 juta dosis yang diperkirakan tiba kuartal III-2021 hingga kuartal I-2022.
Selain itu vaksin Covax/Gavi masing-masing mencapai 54 juta dosis yang diperkirakan tiba di Tanah Air pada kuartal II-2021 hingga kuartal I-2022.
Sehingga potensi jumlah vaksin dan jumlah pemesanan masing-masing mencapai 334 juta dosis dan 329,5 juta dosis vaksin atau keduanya mencapai total 663,5 juta dosis vaksin.
Vaksin Mandiri
Sekitar 20 juta pekerja diperkirakan bisa menjalani vaksinasi mandiri atau berbayar. Untuk itu Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mulai membuka pendaftaran dan menghimpun data, perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti vaksinasi COVID-19 lewat jalur mandiri ini.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha, juga melakukan sosialisasi terkait hal ini dan ternyata antusiasme swasta dari berbagai sektor sangat tinggi untuk mengikuti program ini," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani, Selasa (9/2).
Menurut Rosan, minat besar untuk berpartisipasi ditunjukkan khususnya perusahaan-perusahaan padat karya dan perusahaan yang berada di zona merah. Antusias juga ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan dari sektor perbankan, manufaktur, tekstil, logistik dan sektor lainnya yang sudah mendaftar.
Ia pun mengaku terkejut karena ternyata program vaksinasi mandiri tidak hanya diikuti oleh perusahaan menengah besar, melainkan juga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Rosan menyebut program vaksinasi mandiri lebih efisien dibandingkan dengan mengeluarkan biaya untuk hal-hal lain, seperti tes antigen dan PCR. Selain itu, vaksinasi pekerja diyakini dapat mengembalikan jumlah pekerja ke jumlah normal sehingga produktivitas ikut membaik.
"Perusahaan-perusahaan mengharapkan agar vaksinasi bisa segera dilaksanakan sehingga memberikan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Kita juga berharap agar iklim usaha segera pulih dan perekonomian dapat bergerak," kata Ketua Umum Kadin Indonesia itu.
Sedianya, ujar Rosan seperti dilansir Antara, batas waktu pendaftaran perusahaan yang akan ikut program vaksinasi mandiri akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2021. Namun, karena beberapa perusahaan masih membutuhkan waktu, maka batas waktu pendaftaran diundur hingga 17 Februari 2021.
Rosan menuturkan regulasi program vaksinasi mandiri kini sedang dalam tahap penyusunan terkait pelaksanaan teknis vaksinasi dan ditargetkan selesai pada minggu ketiga Februari ini.
Rosan memperkirakan sedikitnya 20 juta pekerja di sektor formal bisa mengikuti program vaksinasi mandiri tersebut. "Total 40 persen dari angkatan kerja yang jumlahnya 130 juta orang adalah 52 juta orang. Sehingga, kemungkinan yang ikut adalah setengahnya, yakni sekitar 26 juta orang, atau setidaknya 20 juta pegawai," imbuhnya.
Rosan juga memastikan bahwa program vaksinasi tersebut tidak dibebankan kepada pekerja, melainkan ditanggung oleh masing-masing perusahaannya. Ada pun jenis vaksin yang akan digunakan dalam vaksin mandiri, adalah di luar dari Sinovac atau merek lain yang ada dalam daftar program vaksinasi gratis pemerintah.
