JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Presiden Jokowi akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika penerapannya memang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

Pengamat Komunikasi Politik, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa sudah banyak korban dari adanya UU ITE tersebut, dan juga banyaknya rasa ketidakadilan pada masyarakat.

“Rasa ketidakadilan itu memang sudah lama dirasakan masyarakat. Sudah banyak korban dari UU ITE, terutama yang kritis terhadap pemerintah masuk penjara. Sementara yang mendukung pemerintah, meskipun diadukan, tetap aman-aman saja,” sindirnya pada wartawan, Selasa (16/2/2021).

Menurutnya hal tersebut ada pasal dalam UU ITE yang multitafsir, sehingga dapat diberlakukan berbeda untuk kasus yang sama.

Pasal-pasal ini disebut pasal karet, khususnya Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2.

"Pasal yang terkait pencemaran nama baik itu disadari atau tidak sudah dijadikan alat politik. Pihak-pihak yang kritis akan dengan mudah dijerat dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian," ujarnya.

Hal tersebut, menurut Jamiluddin Ritonga awalnya tidak diakui oleh partai pendukung pemerintah. Namun setelah Presiden Jokowi menyatakan akan meminta DPR merevisi UU ITE, maka partai pendukung ibarat paduan suara mengaminkan adanya pasal karet tersebut.

“Perubahan sikap tersebut menunjukkan masih berseminya sikap Asal Bapak Senang (ABS) di internal partai pendukung pemerintah. Apa pun yang dikatakan presiden akan dengan seketika diaminkan. Sikap feodal itu membuat bangsa ini sulit untuk maju. Para elit partai yang seharusnya mendorong perubahan di negeri ini, ternyata hanya pengekor yang cenderung hanya untuk mempertahankan status quo,” ungkapnya.

Jamiluddin Ritonga juga mengatakan, jika kiranya hal tersebut jadi masukan bagi Presiden Jokowi mengenai mentalitas orang-orang sekitarnya.

"Presiden perlu mencari orang-orang yang berani berpendapat berbeda untuk mengingatkannya tentang jalannya pemerintahan yang sebenarnya," tutupnya.