JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Politikus senior Partai Demokrat Sartono Hutomo meminta, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menulusuri aliran dana dari penyelenggaran Kongres Luar Biasa (KLB) akal-akalan di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Pasalnya, kata Sartono, dugaan gratifikasi penyelenggaraan KLB sangat kuat lantaran melibatkan pejabat negara dalam hal ini Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Hal tersebut turut diperkuat dari pernyataan beberapa inisiator KLB yang membenarkan adanya pemberian uang kepada peserta dengan alasan operasional.

"Karena ada pejabat tinggi negara disitu. Misalnya, untuk membiayai orang-orang datang kesana itu uangnya siapa. KPK harus hadir disitu," kata Sartono, Senin, (8/3/2021).

Sartono menekankan, pentingnya proses hukum untuk menulusuri aliran dana tersebut lantaran ketakutan adanya penggunaan uang negara yang dibagi-bagikan dalam proses KLB.

"Dapat uangnya dari mana untuk membiayai kegiatan KLB akal-akalan itu," tegas Sartono.

Sartono sangat menyayangkan, tindakan yang dilakukan oleh Moeldoko. Pasalnya, Moeldoko sebagai KSP seharusnya dapat membantu pemerintah dan presiden untuk menyelesaikan permasalahan covid-19 yang dampaknya belum usai hingga kini.

"Tugas dia (Moeldoko) membantu Presiden dan pemerintahan agar berjalan dengan baik dalam hal ini mengatasi masalah covid-19 ini. Harusnya, fokus ke situ bukan terus mengkudeta atau mengambil alih partai yang kepemimpinannya sudah melewati mekanisme yang sudah menjadi keputusan dari Kemenkumham," tandas Sartono.