JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Transformasi dan kedaulatan digital sebagaimana diharapkan Presiden Jokowi dalam sebuah acara beberapa waktu lalu mesti dimaknai secara komprehensif dengan basis kepentingan bangsa dan negara sebagai alat ukurnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty menilai, konteks kedaulatan digital yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan penegasan bahwa kedaulatan tersebut hanya bisa terwujud jika bangsa dan negara punya keinginan kuat untuk bisa mandiri disektor itu.
"Kedaulatan digital itu artinya kita yang pegang kendali dunia digital adalah kita bukan pihak luar," tandas Anggota DPR RI dari FPDIP itu saat dihubungi wartawan, Rabu (10/03/2021).
Oleh karenanya, lanjut Evita, berbicara konteks kedaulatan digital mesti dibarengi perangkat regulasi yang memadai sebagai daya dukungnya.
"Karena itu kita butuh regulasi yang komprehensif, kita butuh pengembangan infrastruktur, dan kita butuh pemberdayaan industri digital di dalam negeri," paparnya.
Selain itu, Evita juga menekankan agar masyarakat maupun para pemangku kebijakan harus mampu menciptakan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kecintaan pada tanah airnya dalam berbagai hal. Jika ini sudah tercipta, bukan sesuatu yang mustahil dunia digital tanah air ke depannya akan penuh diisi dengan narasi-narasi kebangsaan yang pada akhirnya kedaulatan digital akan terwujud dengan sendirinya.
"Dan terakhir kita butuh masyarakat digital Indonesia yang pro kepada Indonesia di semua sektor, yang pro UMKM kita, yang pro kepada moral dan nilai-nilai keIndonesiaan,
dan seterusnya," ujarnya.
Diketahui, baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan soal pentingnya transformasi dan kedaulatan digital yang mesti diwujudkan bangsa dan negara ini.
Pernyataan tersebut dilontarkan orang nomor satu di Republik ini saat meresmikan program Konektivitas Digital Indonesia yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu.
"Konektivitas digital harus berpegang teguh kepada kedaulatan bangsa di tengah globalisasi dan hiperkompetisi seperti sekarang ini," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat (26/02/2021).
