Oleh Yoga pada hari Selasa, 30 Mar 2021 - 17:03:39 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Minta Dorong PGN Laksanakan Penugasan Dengan Baik

tscom_news_photo_1617087710.JPG
Mulyanto DPR RI (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VII DPR RI minta Pemerintah optimalisasi peran PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam melaksanakan penugasan pemerintah melayani kebutuhan gas masyarakat.

Pemerintah perlu memberikan insentif yang memadai agar PGN dapat melaksanakan penugasan tersebut dengan baik.

Demikian disampaikan Mulyanto saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Dirut PGN, Selasa (30/3/2021).

"PKS mendesak Pemerintah mendorong PGN dapat melaksanakan penugasan dengan baik dalam mendistribusikan gas alam kepada industri tertentu dengan harga di plant gate sebesar USD 60/MMBTU. Jangan sampai pendistribusian gas mandeg atau tersendat-sendat, sehingga membuat industri mengeluh seperti sekarang ini," tegasnya.

Sebelumnya dilaporkan bahwa serapan gas di kalangan industri tertentu baru 60 persen dari total kapasitas yang disediakan. Hal ini terjadi bukan karena permintaan (demand) dari kalangan industri yang rendah, tetapi karena ada kendala di sisi pendistribusian.

PGN belum mampu melayani permintaan industri tersebut karena beberapa hambatan.

"Bagi industri tertentu, capping (pematokan) harga gas alam sebesar USD 60 /MMBTU ini adalah sebuah berkah yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Dasar hukumnya sendiri terbit pada tahun 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 40 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Namun baru dapat diimplementasikan empat tahun kemudian yaitu pada 1 April 2020. Sudah barang tentu pelaksanaan Perpres ini disambut dengan gembira oleh pihak industri," papar Mulyanto.

Sebelumnya, bersama rombongan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto pernah melaksanakan kunjungan kerja ke industri pupuk, industri baja dan PLTGU (pembangkit listrik tenaga gas dan uap) serta berdialog dengan pihak industri soal kebutuhan gas alam ini.

Dari hasil kunjungan itu diketahui keluhan kalangan industri relatif serupa yakni soal kuota dan pasokan gas alam untuk menjalankan industri mereka yang belum jelas dari PGN.

Sebagai perusahaan publik, pihak PGN sendiri berkali-kali mengajukan insentif untuk menutupi kesulitan dalam penugasan pemerintah ini. Namun sampai hari ini belum terpenuhi. Karenanya, Pemerintah harus segera menuntaskan soal ini, agar tidak berlarut-larut, dan menghambat kinerja industri.

Mulyanto juga meminta Pemerintah untuk memberikan penugasan hanya kepada seratus persen BUMN, bukan BUMN yang sebagian sahamnya sudah go public. Penugasan Pemerintah pada BUMN “berkelamin ganda” seperti ini sangat riskan, karena sulit dibedakan antara uang rakyat dan uang privat. Antara “kantong kiri” dan “kantong kanan”. Ini rawan penyimpangan.

Untuk diketahui, industri tertentu yang mendapat pematokan harga 60 USD/MMBTU adalah industri pupuk, keramik, baja, tekstil dan produk tekstil, kaca, sarung tangan karet serta oleokimia dan pembangkit listrik.

Melalui kebijakan ini pendapatan Negara dari bagi hasil dengan pihak kontrak karya migas yang sebesar 70 persen (bagi hasil kontrak karya dan pemerintah umumnya sebesar 30:70 persen) dialihkan seluruhnya untuk menutupi selisih harga itu.

"Harapannya ketujuh jenis industri tersebut bergairah meningkatkan pertumbuhan dan efek ganda ekonomi, sekaligus dapat menjaga ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional," tandasnya.

tag: #mulyanto  #pks  #gas-subsidi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

TB Hasanuddin Mengecam Bentrokan Brimob dan Marinir di Sorong Papua

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 14 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin mengecam insiden bentrokan antara prajurit TNI dengan anggota polisi Brigade Mobil (Brimob) di Kota Sorong, Papua ...
Berita

TB Hasanuddin: Perubahan KKB Jadi OPM Lebih Realistis, Tapi Seluruh Lembaga Negara Harus Sepakat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin mengungkapkan  penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) memiliki ...