JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi VII DPR RI melakukan Reses Komisi ke Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di Serpong.
Manurut Bambang Patijaya, Hal tersebut dilakukan karena ingin melihat BATAN sebagai lembaga yang diberikan tugas oleh negara untuk melaksanakan riset dan pengembangan nuklir serta pengolahan radio aktif dari dekat langsung ke markasnya. BATAN didirikan oleh Presiden Sukarno 1967 dan diberdayakan lebih lanjut oleh Bapak BJ. Habibie semasa beliau sebagai Menristek di masa Orde Baru.
"Saya berpendapat bahwa nuklir sebagai sumber energi baru harus diberikan ruang untuk dikembangkan dalam portofolio sumber energi nasional. Saya mengkritisi kebijakan energi nasional saat ini yang menyatakan bahwa Nuklir adalah pilihan terakhir dalam bauran penyediaan energi nasional," kata Bambang Patijaya,Minggu (11/4/2021).
Menurut BATAN Indonesia memiliki 81.090 ton Uranium, 140.411 Thorium yang tersebar di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.
Khusus untuk di Bangka Belitung, Thorium didapat dari turunan mineral Monasite dan Elmenit, sebagai bagian dari Logam Tanah Jarang (LTJ) tentu memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi pihak yang memiliki teknologi untuk mengekstrak mineral ini menjadi Thorium.
Kejadian ekspor Zircon yang di tunda oleh Dirjen Minerba kemarin, salah satu penyebabnya karena dicurigai Zircon yang akan di ekspor bercampur dengan mineral LTJ, karena saat dicek memiliki kandungan radioaktif yang tinggi.
Dengan adanya sumber Thorium di Babel dan selama ini rentan di seludupkan, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak memanfaatkannya untuk kebutuhan kita sendiri.
"Pertama, masyarakat terlalu banyak mendapat informasi yang tidak akurat tentang nuklir, terlalu banyak cerita horor yang tidak bertanggungjawab beredar mendeskreditkan potensi nuklir sebagai sumber energi, saya menganggap itu bagian dari agitasi kubu energi fosil dalam pertempuran penyediaan energi. Mundur 10 tahun yang lalu, sekelompok orang yang punya pengaruh dalam politik energi nasional lebih senang kita impor BBM dan kembangkan PLTU Batubara sebagai sumber energi nasional. Sehingga masyarakat tidak teredukasi dengan baik tentang nuklir, sementara pada saat bersamaan bangsa bangsa maju menikmati supply listrik dari PLTN, seperti Prancis, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, Jepang dan negara lainnya," ucap politikus Golkar ini.
Kedua, persoalan distrust publik, mundur 10 tahun yang lalu disaat kita defisit listrik secara nasional, masyarakat tidak percaya bahwa Indonesia punya kemampuan untuk mengoperasikan PLTN.
"Oleh karena itu, sekaranglah saatnya kita kembangkan nuklir sebagai salah satu sumber energi nasional. Jika bukan sekarang pengembangan nuklir ini, kita tidak bisa sebagai tuan rumah di rumah sendiri dalam memanfaatkan sumber daya uranium dan thorium dalam negeri," katanya.
Menurut Bambang, pro dan kontra pasti akan muncul dari wacana pengembangan energi nuklir, tapi jangan sampai pro dan kontra tersebut akibat perang dagang diantara kubu sesama penyedia sumber energi.
"Cukup sudah permainan ini, mari buka dulu wawasan dan point of view kita dalam melihat kebijakan energi nasional dan masa depan bangsa Indonesia dalam perpolitikan energi," tegasnya.
