JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, pihaknya berencana mulai pertengahan April 2021 akan membuka data semua penerima bantuan sosial atau bansos. Tujuannya agar mempermudah masyarakat melihat data para penerima bantuan pemerintah itu.
Langkah ini dilakukan Risma sebagai bentuk transparansi kementeriannya dalam mengelola anggaran negara untuk bantuan rakyat di tengah pandemi Covid-19.
"Mudah-mudahan pertengahan bulan ini (April) kami bisa buka data itu, sehingga data itu transparan dan bisa dilihat siapapun," kata Risma dalam "Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022" yang bertema Cegah Korupsi Dari Hulu Ke Hilir yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara virtual, Selasa (13/4/2021).
Sistem transparan ini, kata Risma, dilakukan bukan tanpa alasan. Dirinya ingin masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengawasi penerima bansos. Sebab jika memang ada warga yang ternyata tidak layak menerima, warga bisa langsung menyampaikan keberatan dan koreksinya.
"Jadi koreksi bisa dilakukan masyarakat. Misal ada yang bilang "tetangga saya enggak layak terima bantuan tapi di situ ada" nah yang koreksi masyarakat langsung," jelasnya.
Lebih lanjut, Risma mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk mensinkronisasi data para penerima bansos ini.
Untuk penyaluran bansos Maret dan April, kata dia, juga telah menggunakan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK). Meski begitu, mantan wali kota Surabaya ini juga mengingatkan agar pemerintah daerah bisa secara kontinyu melakukan perbaikan data jika ada perubahan.
"Saya bersyukur terima kasih ke Pemda dan Kemendagri, data sekarang sudah padan. Ke depan bagaimana data ini bisa kita beri transparan siapa pun bisa lihat yang terima bantuan," kata dia.
Penyaluran ini merupakan bagian dari Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sejak 4 Januari 2021 dan mencakup tiga jenis program yaitu: Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 Juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta KPM.
Selama Maret 2021, telah dilakukan penyaluran BPNT dalam beberapa tahap. Pada 22 Maret sejumlah 4.502.451 KPM, 25 Maret sejumlah 5.993.734 KPM dengan akumulasi sejumlah 10.496.185 KPM. Adapun proses penyaluran selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada 29 Maret sejumlah 4 juta KPM dan pada 30 Maret sejumlah 3 juta KPM.
“Diharapkan total akumulasi penyaluran akan mencapai 17.496.185 KPM termasuk pembayaran April yang dipercepat,” ujar Asep Sasa Purnama, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sabtu (27/3/2021).
